WowKeren - Karier Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Alberto Ali berakhir pada Selasa (17/12) kemarin. Alberto dicopot Gubernur Anies Baswedan usai geger pemberian penghargaan terhadap diskotek Colosseum.

Pencopotan yang dilakukan cukup tiba-tiba ini pun langsung menarik perhatian banyak pihak, termasuk Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta. Ketua F-PDIP, Gembong Warsono, mengkritik keras keputusan Anies tersebut.

"Masa keputusan final ada di tangan gubernur, tapi yang dicopot adalah kepala dinasnya?" ujar Gembong, Rabu (18/12). "Kan nggak objektif itu."

Menurut Gembong, memang yang mengeksekusi pemberian penghargaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tetapi keputusan final tak ditentukan oleh sang kepala dinas sendiri, melainkan lewat persetujuan Anies.

Apalagi ada tandatangan Anies pula di lembar penghargaan tersebut. Oleh karena itu, menjadi sebuah kesalahan bila Anies berusaha menanamkan pemahaman bahwa dirinya tak berperan dalam pemberian penghargaan tersebut.

"Ya apapun itu, final keputusannya ada di atasan kepala dinas. Final keputusannya di tangan gubernur," jelas Gembong, dilansir Detik News. "Katakanlah kepala dinas salah memberi masukan, tapi finalisasi keputusan di tangan gubernur."

Kritikan PDIP itu langsung ditepis oleh Gerindra DKI Jakarta. Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Syarif, menyebut bahwa pemberian penghargaan itu tak diimbangi dengan informasi yang memadai bagi Anies.

"Andaikata ada masukan ke Pak Anies sebelum keputusan pemberian penghargaan," ujar Syarif. "Maka pemberian penghargaan untuk Colosseum itu tidak akan terjadi."

Di sisi lain, Alberto bukanlah pejabat pertama yang dicopot Anies usai terlibat dalam sebuah masalah. Sebelumnya, Lurah Jelambar juga langsung dicopot oleh Anies pasca kejadian honorer diharuskan berendam di saluran air keruh demi perpanjangan kontrak menjadi viral di media sosial.

Gaya pecat-memecat Anies inilah yang sejatinya menjadi sorotan PDIP. Partai berlambang kepala banteng itu khawatir akan timbul rasa tak nyaman bekerja di kalangan para anak buah.

Menanggapinya, Gerindra menilai kekhawatiran PDIP memang patut diapresiasi. Namun ia yakin hal seperti itu tak akan dialami oleh para anak buah Anies.

"Ini tidak ada dampaknya," tegas Syarif. "Justru ini akan menjadi pelajaran bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari."