WowKeren - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tampaknya tak pernah berhenti menjadi sorotan publik. Seperti yang saat ini hangat diperbincangkan, yakni mengenai pemberian penghargaan Adikarya pada salah satu diskotek.

Penghargaan Adikarya Wisata kategori hiburan malam yang diberikan kepada diskotek Colosseum akhirnya batal diberikan. Pasalnya, langkah Pemprov yang satu itu menuai reaksi negatif dari publik.

Tak ayal jika anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari menilai bahwa penghargaan tersebut adalah program asal-asalan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, program tersebut dijalankan hanya demi menyerap anggaran. Seperti diketahui, program tersebut menghabiskan anggaran Rp 2,2 miliar.

"Iya ini tuh menunjukkan bikin program asal-asalan," kata Eneng dilansir CNN Indonesia, Kamis (19/12). "Enggak jelas."

Tak hanya penghargaan yang ditarik kembali, Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Alberto Ali, juga diketahui telah dicopot oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Habis diberikan ditarik lagi. Jangan-jangan indikator bikin acara ini hanya memang untuk penyerapan anggaran dan bukan dampak dari dampak," tegas Eneng.

Eneng juga mempertanyakan indikator Pemprov DKI hingga memutuskan untuk memberikan penghargaan Adikarya Wisata pada sejumlah tempat usaha. Menurutnya, hal ini menunjukkan ketidakseriusan Pemprov dalam membuat program.

"Ini membuktikan DKI tidak serius bikin program," lanjut Eneng. "Parameter untuk peraih penghargaan ini apa. Setiap pemenang kan harus ada indikator dan reason pemenang."

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP) Gembong Warsono menilai bahwa Anies seharusnya tidak "cuci tangan" terkait polemik pemberian penghargaan itu. "Ya ndak bisa cuci tangan dong. Wong yang tandatangan siapa, yang kena siapa," kata Ketua Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP) Gembong Warsono dilansir CNN Indonesia, Kamis (19/12).

Adapun dalam penghargaan tersebut terdapat tanda tangan Anies, meski kekinian disebutkan bahwa tanda tangan itu bukan tanda tangan langsung. Meski demikian, Gembong menegaskan bahwa gubernur DKI harus ikut bertanggung jawab terkait isi sertifikat penghargaan. "Ya jadi ndak bisa toh menyalahkan anak buah. Kan keputusan akhir di tangan Gubernur," jelas dia.