Bulog telah berhasil melelang sebanyak 20.367 ton CBP yang sudah tidak layak konsumsi, baik untuk pangan maupun pakan itu. Pemenang lelang terbuka itu ialah perusahaan yang bergerak di bidang lem furniture.
- Anis Rosella Pitaloka
- Senin, 23 Desember 2019 - 16:01 WIB
WowKeren - Beberapa waktu lalu, diketahui bahwa Perum Bulog telah membuka lelang untuk beras yang mengalami penurunan mutu atau rusak. Beras rusak sebanyak 20 ribu ton tersebut adalah Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Kini, Bulog telah berhasil melelang sebanyak 20.367 ton CBP yang sudah tidak layak konsumsi, baik untuk pangan maupun pakan itu. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan jika pemenang lelang terbuka itu ialah perusahaan yang bergerak di bidang lem furniture, yakni PT Zona Eksekutif Linier. Per hari Jumat kemarin sudah selesai, PT Zona Eksekutif Linier," katanya.
Wahyudi menuturkan jika beras yang telah turun mutu itu laku terjual sebesar Rp 23,8 miliar, sementara nilai lelangnya Rp 23,75 miliar. Sementara itu, hingga akhir penawaran lelang, terdapat total 5 perusahaan yang lolos tahap administrasi, namun satu di antaranya mengundurkan diri. "Proses lelang dilakukan secara terbuka," tegas Wahyudi yang dilansir Kumparan pada Senin (23/12).
Sementara itu, dasar hukum lelang beras yang telah mengalami penurunan mutu ini yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan CBP dan hasil Rakortas tanggal 24 Juni 2019 yang membahas tentang pangan. Dalam peraturan tersebut, Perum Bulog melakukan perawatan beras dan memprioritaskan penyalurannya berdasarkan kondisi kualitas.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan jika kerugian yang timbul dari rusaknya beras tersebut akan ditanggung oleh pemerintah. ”Itu dinilai ulang, itu kan baru kita buka penawaran lelang, nanti kan ada uji fisik. Kan ini sudah ada 6 bulan yang lalu, ada uji lab lagi,” ujar Buwas pada Rabu (18/12).
Bulog sendiri sebelumnya berencana untuk memusnahkan beras yang sudah menurun kualitasnya itu. Namun, perusahaan plat merah itu masih belum bisa mengeksekusi rencana tersebut karena masih terganjal masalah jaminan penggantian anggaran.
(wk/aros)