WowKeren - Indonesia Police Watch (IPW) mengungkapkan kecurigaan mereka bahwa Presiden Joko Widodo tengah membangun "kroni"nya sendiri di Polri. Pernyataan ini disampaikan menyusul terpilihnya eks Kapolda NTB, Irjen Pol Nana Sudjana, sebagai Kapolda Metro Jaya.

Merespon isu tersebut, Polri pun membantah dengan tegas. "Tidak ada parameter geng-gengan," tegas Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal dilansir detikcom, Senin (23/12). "Yang terpenting itu track record, rekam jejak."

Iqbal kemudian menegaskan bahwa pergantian pejabat di Polri selalu melewati mekanisme rapat Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). Dalam rapat ini dibahas rekam jejak para perwira tinggi yang menjadi parameter para anggota Wanjakti mengambil keputusan. "Semua mutasi di jajaran Polri ada mekanismenya, track record, rekam jejak menjadi parameter, itu dilalui semua dengan proses Wanjakti," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko turut buka suara terkait isu "geng solo" Jokowi tersebut. Purnawirawan Jenderal TNI AD itu membantah adanya upaya Jokowi membentuk geng di pucuk pimpinan kepolisian.

Menurut Moeldoko, tak mungkin ada pemimpin yang mempertaruhkan posisinya demi menempatkan seseorang di jabatan strategis. Ia tak menampik bahwa ada potensi sosok terpilih merupakan orang yang sudah dikenali. Namun ia memastikan prestasi figur tersebut telah teruji.

"Analognya seperti itulah kira-kira. Jadi, semua itu soal talent scouting bukan karena apa itu, political appointed bukan," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/12). "Tetapi sekali lagi orang-orang tidak mungkin sebuah jabatan sangat strategis itu dipertaruhkan sembarangan, enggak mungkin."

Moeldoko pun meyakini penempatan seseorang di jabatan strategis sudah melalui berbagai pertimbangan. Ada beberapa aspek yang dilirik, salah satunya loyalitas, baik kepada atasan, organisasi, maupun negara.

"Yang ketiga memiliki integritas, memiliki integritas yang baik. Jadi, tiga hal itu selalu menjadi perhatian menjadi pertimbangan bagi seorang pemimpin untuk memilih pembantunya," tutur Moeldoko, dikutip Liputan 6. "Enggak mungkin sebuah jabatan yang sangat penting dipertaruhkan dengan cara-cara mendapatkan seseorang yang tidak terbukti hebat di lapangan."