WowKeren - Pemerintah Indonesia sedang memulai tahap untuk merealisasikan pemindahan ibu kota baru dari DKI Jakarta. Ibu kota baru Indonesia akan dipindah dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Rencana pemindahan ibu kota baru Indonesia tersebut rupanya juga turut mempengaruhi Malaysia dalam menjaga perbatasan. Kepolisian Sarawak, Malaysia dilaporkan sudah mulai mempersiapkan rencana untuk memperketak keamanan di wilayah perbatasan Indonesia.

Keamanan diperkuat oleh pihak Malaysia demi mengantisipasi peningkatan aksi penyeludupan di tengah proses pemindahan serta pembangunan ibu kota baru Indonesia. Terlebih, perbatasan Indonesia di Kalimantan dengan Malaysia memang marak terjadi aksi penyeludupan selama ini.

"Kita semua tahu penyelundupan marak di sepanjang kawasan perbatasan Kalimantan," kata Ramli Din. "Dan ada kemungkinan aksi itu meningkat jika ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan."

Seperti dilansir New Straits Times pada Jumat (27/12), Komisioner Kepolisian Sarawak Datuk Ramli Din mengatakan jika keamanan akan diperketat di kawasan perbatasan dengan Indonesia di Kalimantan sepanjang 2000 kilometer. Hal ini akan mulai dilakukan jika Indonesia sudah memulai proses pembangunan ibu kota baru.

"Kami akan bekerja keras untuk mencegah aksi kejahatan di sepanjang perbatasan," tegas Ramli. "Hal ini memungkinkan kami untuk melindungi negara dan wilayah perbatasan secara efektif."

Sementara itu, tahap pembangunan ibu kota baru Indonesia baru mencapai desain. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dana Rp5 miliar untuk mengadakan sayembara desain ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. Dana tersebut kemudian dibagikan kepada tiga juara utama dan dua juara harapan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan jika ibu kota baru Indonesia akan menjadi daerah khusus. Namun hingga kini, pemerintah masih belum memutuskan penempatan ibu kota baru akan ditaruh di wilayah pemekaran baru yang mana.

Penempatan ibu kota baru masih belum ditentukan lantaran Rancangan Undang-undang (RUU) tentang ibu kota negara (IKN) baru akan diserahkan kepada DPR pada awal tahun depan. Oleh sebab itu, Suharso masih belum sanggup memastikan apakan ibu kota baru Indonesia masuk wilayah Kalimantan atau di luar kawasan tersebut.