WowKeren - Ombudsman menggelar inspeksi mendadak alias sidak di Lapas kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satu hal yang ditemui Ombudsman dalam sidak tersebut adalah fasilitas yang dinilai berlebihan di dalam sel napi korupsi.

Dilansir Kumparan, satu sel napi korupsi dihuni oleh 1 orang dan memiliki kamar mandi pribadi, di antaranya ada yang mempunyai shower. Namun tidak diketahui siapa napi yang menempati sel tersebut.

Selain itu, selasar blok tahanan korupsi bahkan memiliki 2 televisi kabel berlangganan. Kondisi di blok napi korupsi ini berbanding terbalik dengan kondisi di blok-blok napi umum.

Dalam blok napi umum, satu sel bisa diisi oleh 5-25 orang. Para napi di blok umum juga menggunakan kamar mandi bersama. Sel napi umum juga tidak memiliki kasur seperti yang ada di tempat tahanan korupsi.

Ombdusman pun mendapati adanya perbedaan lapas antara tahanan tipikor dengan tahanan lain seperti narkotika dan lain-lainnya. Omdusman menilai bahwa seharusnya tak boleh ada lapas yang membedakan ruangan antar napi.

"Pertimbangannya apa, jangan karena dia napi tipikor lalu diistimewakan," ujar anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, di lapas Cibinong pada Sabtu (28/12). "Itu tidak boleh."

Adrianus menyebut bahwa fenomena tersebut tak adil bagi napi lainnya. Ia lantas mendesak agar hal ini segera ditinjau.

"Untuk sementara kami berasumsi bahwa ini enggak adil. Berasumsi ya. Jadi posisi kami adalah sebagai pengawas kan kurang adil ini. Makanya kami mendukung bahwa berikan keadilan bagi semua," terang Adrianus. "Kalau pengawas cepat-cepat bilang ini bagus, itu bukan pengawas. Untuk sementara kami bilang bahwa kalau ini harus diberlakukan bagi semua orang maka bagaimana proses hukum untuk mencapai itu."

Lebih lanjut, Adrianus meminta agar isu tersebut segera diselesaikan. Sehingga Lapas Cibinong tidak menemui masalah yang sama seperti yang ada di Sukamiskin.

"Misal yang seperti ada di Lapas Sukamiskin. Maka kalau situasinya seperti itu (kayak di Sukamiskin) itu kan susah ya, semuanya nanti serba tidak dipercayai," pungkas Adrianus. "Nanti pada saatnya kami bikin laporan yang bagus dan kami akan undang stakeholder. Dengan pusat, kami akan kontak Kemenkumham dan Ditjen Pas. Kami akan tanyakan."