Pemerintah akan melakukan pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar bisa tepat sasaran. Hal itu dilakukan dengan memasang CCTV yang terhubung dengan Samsat.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 31 Desember 2019 - 11:16 WIB
WowKeren - Realisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang melebihi kuota penyaluran dalam APBN 2019 membuat pemerintah tekor Rp 3 triliun. Tak tinggal diam, pemerintah pun akan melakukan penertiban terkait hal ini.
Melalui PT Pertamina (Persero), pemerintah akan lebih fokus dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. "Program kita fokus di 2020 distribusi atau penjualan (BBM subsidi) kepada pihak yang lebih tepat sasaran," katanya di Jakarta Selatan, Senin (30/12).
Salah satunya dilakukan dengan menerapkan sistem pembayaran nontunai di seluruh SPBU yang dikelola oleh Pertamina. Pembayaran nantinya akan menggunakan kartu uang elektronik maupun kartu debit serta kartu pembayaran lainnya.
Ia juga mengaku bahwa Pertamina sudah menggandeng sejumlah pihak untuk merealisasikan langkah ini. "Ada LinkAja, e-payment dan kita sudah koordinasi dengan perbankan untuk support," lanjut Nicke.
Oleh sebab itu, SPBU akan dilengkapi dengan Electronic Data Capture (EDC) untuk mendukung pembayaran nontunai tersebut. Data yang terekam dalam EDC juga bisa memberi gambaran siapa konsumen yang melakukan transaksi pembelian BBM. Sehingga hal ini akan membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan siapa saja yang membeli BBM subsidi.
Dengan begitu, penyaluran BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran. "Kita akan mendorong menggunakan cashless payment untuk di seluruh transaksi SPBU," lanjut Nicke.
Tak hanya itu, Pertamina juga akan memasang kamera pengawas atau CCTV di SPBU. Hal ini dilakukan untuk mencatat nomor polisi kendaraan yang keluar masuk SPBU. "Setiap saat kita bisa lihat transaksi di masing-masing SPBU, berapa banyak jenisnya, apa dan berapa nomor kendaraannya," jelas Nicke.
CCTV tersebut nantinya akan terhubung dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif menilai penyebab kuota BBM subsidi kerap jebol lantaran masih banyaknya penyimpangan saat proses distribusi. "Penyimpangan ini saya ikut saksikan terutama di daerah," katanya di Kantor BPH Migas, Senin (30/12).
(wk/zodi)
