WowKeren - Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) telah mengkritisi penerapan sila ke lima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2019. PBNU menilai jika penerapan sila ke lima di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih jauh dari kenyataan.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan keadilan sosial yang sebenarnya adalah sebagai output dan nilai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, nilai tersebut mulai tertinggal di era Jokowi.

"Jadi Sila ke-5 lah yang paling kami rasakan jauh panggang dari api. Jauh dari kenyataan," ujar Said dalam acara 'Refleksi dan Tausiah Kebangsaan NU Memasuki Tahun 2020' di Gedung PBNU, Jakarta pada Kamis (2/1). "Jadi toleransi, harmonisasi bukan hanya masalah agama. Tapi yang paling penting juga ekonomi. Toleransi ekonomi, harmonisasi ekonomi yaitu pemerataan."

Pernyataan PBNU tersebut rupanya didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Juru Bicara PKS Ahmad Fathul Bari menyatakan jika keadilan di masa pemerintahan Jokowi masih jauh dari harapan.

Selama ini, PKS selalu mengkritik keadilan baik dalam bidang hukum maupun ekonomi selama pemerintahan Jokowi. Dari sisi hukum, Fathul mengkritik jika pemerintahan Jokowi kerap menjadikan hukum sebagai instrumen untuk melakukan kriminalisisasi terhadap warga sipil.

"Soal keadilan hukum dan demokrasi, bahkan YLBHI pun pernah menyampaikan bahwa pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi," kata Fathul seperti dilansir dari CNNIndonesia, Jumat (3/1). "Hukum dijadikan alat kriminalisasi terhadap masyarakat sipil."

PKS menyayangkan masih banyak terjadinya kriminalisasi masyarakat sipil dalam pemerintahan pertama Jokowi. Menurut Fathul, kriminalisasi tersebut sangat berlawanan dengan semangat keadilan hukum demokrasi yang telah diperjuangkan saat reformasi 1998.

Apalagi, Indonesia juga sudah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights pada tahun 2005 lalu sebagai landasan berdemokrasi. "Itu seharusnya ditegakkan dalam kehidupan demokrasi kita," tegas Fathul.

Sementara itu, PKS juga mengkritisi pemerintahan Jokowi dari segi ekonomi. Kinerja ekonomi pada pemerintahan Jokowi dinilai belum berhadil mencapai target pertumbuhan yang sudah dicanangkan baik dalam RPJMN 2015-2019 maupun APBN 2019.

"Begitu pula dengan angka pengangguran, kemiskinan, walaupun angkanya relatif," jelas Fathul. "Belum lagi ketika kemarin mencuat isu kenaikan iuran BPJS yang memperlihatkan kurang pekanya pemerintah di tengah kesulitan yang dihadapi masyarakat."