WowKeren - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ikut angkat bicara mengenai perseteruan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Tiongkok soal Natuna. Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah, mengatakan bahwa pihaknya mendukung langkah tegas yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, TNI, serta Bakamla menyatakan sikap tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok di ZEE RI. Untuk itu, ia meminta agar seluruh elite pemerintah memiliki sikap yang sama dalam mendukung Kemenlu.

"Kami meminta agar seluruh pejabat pemerintah Republik Indonesia satu bahasa dan satu sikap mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri RI dalam menyikapi kedaulatan NKRI di perairan Natuna," kata Basarah dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1). "Jangan ada sikap abu-abu dalam hal menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan NKRI."

Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982), perairan Natuna ditetapkan sebagai wilayah yang termasuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban untuk melindungi kedaulatan negara Indonesia.

"Tugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak bisa ditawar-tawar. Sikap Menteri Luar Negeri Indonesia, Bakamla, dan seluruh jajaran TNI sangat patriotik," tegas Basarah. "Untuk tidak memberikan toleransi sedikit pun bagi kapal asing tanpa izin menerobos wilayah kedaulatan NKRI."

Basarah menilai bahwa sebagai peserta UNCLOS, Tiongkok tidak bisa melakukan klaim sepihak atas Natuna. Aturan nine dash-line yang dibuat Tiongkok tidak dapat mengikat negara lain, termasuk Indonesia.

Sebelumnya, hal senada disampaikan oleh Dr Mas Achmad Santosa, SH, LLM, ahli hukum dan pendiri Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). Menurutnya untuk mengatasi perseteruan yang menyangkut kedaulatan RI ini, pemerintah harus bersikap tegas. Meski Tiongkok adalah salah satu investor terbesar di RI, Achmad berharap hal itu tak lantas membuat pemerintah ragu untuk mengambil keputusan demi menjaga kedaulatan RI.