WowKeren - Hubungan Indonesia dan Tiongkok akhir-akhir ini memanas. Hal ini tak lepas dari beberapa kapal milik Tiongkok yang menerobos ZEE Indonesia, dan bahkan mengakui kedaulatan atas Laut Natuna, Kepulauan Riau.

Kekinian ribuan kapal justru dikabarkan berseliweran dengan mudah di Laut Natuna. Tak pelak situasi ini membuat banyak pihak khawatir, termasuk nelayan yang mengaku tidak berani melaut karenanya.

Menanggapi ribuan kapal yang wira-wiri itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo pun angkat bicara. Berbeda dari ekspektasi banyak orang, Edhy justru memberikan reaksi kalem dan membenarkan perihal ribuan kapal asing tersebut.

Namun Edhy memberikan alasan kuat di balik ribuan kapal asing tersebut. Menurutnya, Laut Natuna merupakan jalur yang padat bagi perdagangan dan transportasi, sehingga wajar bila banyak kapal melaut di sana.

"Seribu kapal itu banyak kapal lain, yang dagang, yang apa, yang lewat," jelas Edhy ketika dijumpai awak media di Kantor BPK Pusat, Jakarta, Senin (6/1). "Yah itu kapalnya harus dilihat kapalnya sebagai apa. Kapal dagang, kapal transportasi, kapal nelayan."

Jawaban kalem itu, imbuh Edhy, tak membuat "taring" KKP terhadap kapal pencuri ikan melemah. Edhy memastikan KKP tetap bekerja maksimal dalam menindak kapal-kapal pencuri ikan.

Hal ini terbukti dari ditangkapnya tiga kapal berbendera Vietnam. Ketiga kapal itu pun telah diamankan di Pontianak, Kalimantan Barat, walau tak ada keterangan pasti soal ini.

Pada kesempatan itu, Edhy juga menegaskan bahwa KKP siap menjaga kedaulatan negara di perairan Natuna dengan cara meningkatkan pengawasan. KKP juga dilaporkan telah melibatkan Satgas 115 untuk fungsi pengawasan.

"Kalau ribuan kapal ya itu memang daerah terpadat, tempat lalu-lalang, karena masalahnya kapal itu jenis apa," pungkas Edhy, santai. "Makanya kita jangan terpancing, terprovokasi, kita harus cool, kita sikapi ini yang jelas kedaulatan di atas segala-galanya."

Sikap "cool" ini sempat ditunjukkan pula oleh pemerintah. Pasalnya hingga kini pemerintah tak jua membentuk tim khusus untuk negosiasi dengan Tiongkok, meski belakangan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap alasannya.