Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diketahui turut ambil bagian dalam pembongkaran kasus Jiwasraya lantaran diminta Kejaksaan Agung untuk menghitung jumlah kerugian negara.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 07 Januari 2020 - 16:13 WIB
WowKeren - Kasus dugaan mega korupsi di PT Asuransi Jiwasraya kini telah bergulir di Kejaksaan Agung. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pun turut ambil bagian dalam pembongkaran kasus tersebut.
Diketahui, BPK diminta Kejaksaan Agung untuk menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus Jiwasraya ini. Menurut Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, kasus Jiwasraya ini adalah kasus yang luar biasa besar.
"Proses penegakan hukum tetap jalan, tapi memang ada kasus-kasus yang sudah ditangani penegakan hukum lain," tutur Agung di Gedung BPK, Jakarta, pada Selasa (7/1). "Sebagai contoh Jiwasraya ini kasus luar biasa besarnya tapi sudah ditangani Kejaksaan."
Sebelumnya, Kejagung menaksir kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus ini mencapai Rp 13,7 triliun. "Case-nya ini kompleks sekali tapi diputuskan untuk melepaskan seluruhnya ke Kejaksaan, dan besok akan saya jelaskan," ungkap Agung.
Lebih lanjut, Agung menyatakan bahwa pihaknya dan Kejaksaan Agung akan mengungkap sejumlah hal penting terkait kasus Jiwasraya ini pada Rabu (8/1) besok. Namun, kini ia masuk menutup mulutnya rapat-rapat.
"Besok, besok, besok diberitahu," ujar Agung. "Teman-teman besok. Pasti beres besok."
Sementara itu, salah satu poin yang akan diumumkan oleh BPK dan juga Kejaksaan Agung terkait kasus Jiwasraya adalah jumlah kerugian negara. Kasus Jiwasraya sendiri akan masuk dalam proses investigasi setelah tanggal 8 Januari besok.
Sementara itu, kasus ini juga menimbulkan sejumlah isu liar, salah satunya adalah Presiden Joko Widodo yang dituding menerima aliran dana dari Jiwasraya demi kepentingan kampanye Pemilihan Presiden 2019 kemarin. Tudingan itu pun membuat Menteri BUMN Erick Thohir meradang.
Ia lantas berasumsi bahwa saat ini ada pihak-pihak yang "gemetaran" karena khawatir aibnya di Jiwasraya akan terungkap. Pihak itulah yang lantas menyebarkan isu dengan mencatut nama Jokowi dan lingkup Istana.
(wk/Bert)
