WowKeren - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Penangkapan tersebut diduga berkaitan dengan kasus suap.

Wahyu diduga menerima suap terkait pergantian antar waktu (PAW) caleg PDIP Sumatera Selatan 1 Harun Masiku sebesar Rp 400 juta. Dilansir dari Kumparan, berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK disebut sempat hendak melakukan penggeledahan di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ada di Jakarta Pusat.

Namun, pihak PDIP menolak penggeledahan tersebut. Hal itu lantaran dalam tugasnya, para petugas tersebut tidak membawa surat resmi. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.

"Oh saya belum tahu kalau itu (ruangan Sekjen Hasto Kristiyanto digeledah). Tapi mereka informasinya tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat," kata Djarot di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/1). "Enggak (dihalangi). Informasi yang saya terima bahwa yang bersangkutan tidak ada bukti-bukti yang kuat. Surat terus dan sebagainya."

Meski demikian, Djarot menyatakan bahwa partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri tersebut tidak akan ikut campur dalam proses hukum yang dilakukan. PDIP, bersedia jika dimintai keterangan oleh petugas, asalkan para petugas itu membawa surat bukti yang jelas.

"Kita tidak menolak, kita menghormati semua proses hukum," lanjut Djarot. "Partai tidak akan mengintervensi. Jadi silakan saja, asalkan betul-betul resmi."

Mantan Gubernur DKI jakarta tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya PDIP mendukung secara sepenuhnya penegakan hukum untuk memberantas korupsi. "Kita PDIP mendukung penuh aspek penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dan kita tidak akan mengintervensi siapa pun yang bersalah harus di hukum, sebagai suatu pembelajaran kita," pungkas Djarot.