Politikus lintas fraksi mengusulkan agar dibentuk panitia khusus untuk menyelidiki kasus Jiwasraya, yang langsung ditolak oleh Kementerian BUMN. Simak alasan selengkapnya berikut.
- Elvariza Opita
- Jumat, 10 Januari 2020 - 10:25 WIB
WowKeren - Kasus gagal bayar polis yang membelit asuransi Jiwasraya diketahui merembet ke sejumlah hal. Salah satunya indikasi dugaan megakorupsi yang dilakukan oleh para mantan direksinya.
Kasus yang disebut-sebut merugikan Indonesia sampai Rp13,7 triliun ini pun membuat DPR RI berencana membentuk panitia khusus atau panitia kerja. Namun niat DPR ini justru dimentahkan oleh Kementerian BUMN, yang tentu saja membuat sejumlah pihak heran.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, pun angkat bicara. Arya, yang baru-baru ini kembali menegaskan penolakan atas dibentuknya Pansus Jiwasraya, pun memberikan alasan mengapa pihaknya menolak.
"Kami harap nggak usah, jadi ramai. Kami toh bisa dipanggil tiap saat oleh DPR," kata Arya di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (9/1). "Kalau proses ini nggak jalan boleh lah ada. Tapi ini kan lagi jalan."
"Biarlah jalan dengan baik dan dipantau dengan mekanisme normal," imbuhnya, seperti dilansir dari laman CNBC Indonesia, Jumat (10/1). "BPK baik, jaksa baik, bisnis juga baik, ini baik semua."
Namun demikian, Arya mempersilakan dewan membentuk pansus bila memang pemeriksaan tak berjalan dengan baik. "Kalau nggak jalan, baru (dibentuk), disitulah penting," tuturnya.
Lantas apa alasan Kementerian BUMN menolak mati-matian wacana pembentukan pansus ini? Rupanya tak semata-mata karena proses penyelidikan yang tengah berjalan, namun ada alasan lain yang membuat Kementerian BUMN menolak wacana tersebut.
Yakni kekhawatiran proses pencarian investor untuk menyelesaikan permasalahan gagal bayar polis akan berakhir gagal. Menurutnya keterlibatan DPR dalam pusaran kasus ini dapat menghambat langkah pencarian investor.
"Di pansus atau panja ramai. Kita kan fokusnya untuk pengembalian bisa terganggu nanti," jelas Arya, Selasa (7/1). "Cari investor, apa dengan pansus atau panja bisa percepat investor masuk. Kalau pihak-pihak yang usulkan bisa jamin investasi terjadi nggak apa-apa."
(wk/elva)
