Uang ini nantinya akan disalurkan secara langsung kepada masyarakat tidak mampu yang terdaftar dalam data Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 17 Januari 2020 - 12:39 WIB
WowKeren - Pemerintah berencana untuk mengimplementasikan sistem baru dalam menyalurkan subsidi elpiji 3 kg. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto pun mengungkap mekanisme yang dilakukan pemerintah jika skema pencabutan subsidi sudah dirumuskan.
Bambang mengatakan bahwa subsidi akan dialihkan dalam bentuk uang. Uang ini nantinya akan disalurkan secara langsung kepada masyarakat tidak mampu yang terdaftar dalam data Kementerian Sosial dan TNP2K.
"Nanti kita akan menggunakan daftar keluarga basis terpadu yang dikelola kita sama Kemensos," kata Bambang, Kamis (16/1). (Subsidi uang) ya digabung dengan bantuan lain tapi ditambah (senilai subsidi) khusus elpiji."
Ia menyebut bahwa pihaknya sudah diajak bicara mengenai rencana tersebut. Begitu pula dengan uji coba mekanisme penyaluran subsidi elpiji 3 kg secara langsung itu. Hal ini dilakukan dengan harapan ketika nanti diterapkan, kebijakan ini tidak membebani masyarakat.
Bambang menegaskan bahwa pemerintah bukanlah anti subsidi melainkan hanya ingin agar penyaluran subsidi bisa lebih tepat sasaran. "Jadi Pemerintah itu bukan antisubsidi tapi pemerintah itu ingin subsidinya tepat sasaran," kata Bambang.
Rencananya, harga elpiji 3 kg akan sama seperti elpiji 12 kg per kilogram nya. Terkait hal ini, belum bisa memastikan berapa besaran subsidi yang akan diberikan pada keluarga penerima manfaat jika hal itu benar-benar akan diimplementasikan.
"Belum, tapi kira-kira kan gini, keluarga tidak mampu ini rata rata mungkin dua atau tiga tabung per bulan," jelas Bambang. "Lalu kita akan memberikan subsidi atau bantuan itu agar daya beli dia tidak berkurang."
Sebelumnya, wacana pemerintah untuk mengganti skema penyaluran subsidi elpiji 3 kg juga mendapat sorotan dari Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika. Kardaya meminta agar pemerintah tidak gegabah dalam menerapkan kebijakan itu nantinya.
"Kalau menurut saya, hal ini (subsidi) tidak bisa sekonyong-konyong diganti," kata Kardaya dilansir Republika, Jumat (17/1). "Pasti akan kacau. Lebih baik pemerintah mencoba dulu mengkaji dulu, kalau perlu ada pilot project."
(wk/zodi)
