WowKeren - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menambah pengeras suara atau toa peringatan bencana sebanyak 6 unit menuai polemik baru. Pasalnya, toa bernama Disaster Warning System (DWS) membutuhkan dana sebesar Rp 4 miliar.

Meski begitu, Gerindra Jakarta mengatakan jika pemasang 6 alat tersebut adalah program kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. "Programnya bagus itu, itukan kelanjutan tahun-tahun sebelumnya kan sudah dipasang, sama deh dengan tahun sebelumnya tahun 2019, 2018, ke depan 2020 6 stasiun itukan. Bagus menurut saya memang harus begitu, harus lebih cepat," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif, Jumat (17/1).

Lebih lanjut, Syarif mengatakan jika pemasangan 6 alat DWS merupakan kebutuhan Jakarta dan tak akan memboroskan kantong Pemprov DKI. "Kebutuhan (Jakarta) dong, itukan beberapa titik yang yang banjir, untuk memitigasi bencana, bagus dong," katanya. "Uangnya menurut saya juga nggak boros-boros banget. Membangun stasiun 6 radio, coba tanya anak pegiat-pegiat bikin statisun berapa habisnya, lebih dari Rp 500 juta, bisa diatas Rp 1 miliar bikin radio itu."

Syarif juga menilai bahwa aneh jika ada yang menolak pemasangan 6 alat DWS tersebut. Menurutnya, program pemasang alat tersebut telah dibahas dan disetujui oleh Komisi A DPRD DKI Jakarta.

"Penolakan bagaimana? Kan dia bahas dan menyetujui sendiri di dalam rapat komisi. Kecuali kalau tidak pernah dibahas," paparnya. "Ini aneh, sudah setuju ketok palu di komisi lalu baru ngeh kalu ada anggaran itu, kan aneh. Kok bicara seperti itu manakala belum dilakukan pembahasan, mungkin tepat, tapis sekarang apa relevansinya membicarakan yang sudah dibahas dan disetujui."

Sebelumnya, BPBD DKI Jakarta mengatakan jika DWS berharga fantastis tersebut bukan seperti pengeras suara atau Toa yang umum ditemukan. "Pengeras ini bukan Toa biasa karena bisa dipantau dari Pusdatin untuk langsung ke lokasi yang ada," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Muhammad Insyaf, Kamis (16/1). "Anggaran tersebut sudah ada di e-bugedting."