WowKeren - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun pusat kuliner di kawasan Muara Karang, Jakarta Utara. Mendengar kabar tersebut, Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta menyampaikan protesnya.

Pasalnya, lokasi tersebut merupakan ruang terbuka hijau (RTH) yang dulu dibebaskan oleh Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat jadi Gubernur DKI Jakarta. "Itu lahan pinggir kali. Ceritanya kali-tanah kosong-jalan-perumahan," ujar Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, dilansir detikcom, Selasa (4/2). "Setelah kali, ada tanah kosong, (tanah kosong) dulu dipakai masyarakat untuk jual tanaman, era Ahok relokasi, bersihkan mau jadi RTH."

Namun, setelah dibebaskan oleh Ahok di akhir masa jabatannya, pembangunan RTH tidak dilakukan. Sekarang malah terdengar kabar terkait pembangunan proyek di lokasi tersebut.

"RTH itu, oleh JakPro dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk dibangun area bisnis, rencana kuliner dan dijualbelikan," ujar Gembong. Sedangkan terkait sentra kuliner yang dimaksud bukanlah pusat pedagang kaki lima (PKL) yang dimaklumi oleh Gembong.

"Bukan PKL, bukan kelas itu, orang per meter dijual Rp 60 juta," paparnya. "Bukan PKL, kalau PKL rada mendingan. Brosur ada Rp 24 juta, termahal Rp 60 juta per meter persegi."

Tak sampai di situ, Gembong pun turut memberikan sindiran terkait proyek pembangunan tersebut. "(Proyek) Ada IMB-nya. Luar biasa, saya terkagum-kagum ada IMB," sindir Gembong saat melakukan kunjungan ke lapangan pada Senin (3/2). "Di RTH ada IMB-nya. Plang IMB ada."

Gembong lantas ikut menyorot Gubernur DKI Anies Baswedan. Menurut Gembong, Anies seharusnya melakukan pengawasan menyeluruh sehingga lahan untuk RTH bukannya dijadikan lahan bisnis. "Kalau Gubernur nggak ngawasin, apa kerjanya?" kritiknya.

Sementara itu, sejumlah warga Muara Karang, Jakarta Utara, memprotes adanya pembangunan sentra kuliner di lokasi tersebut. Pasalnya, lokasi itu menjadi jalur hijau karena posisinya yang bersebelahan langsung dengan sungai.

Ketua RW 12 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Hari Haryono, mengaku tidak pernah diberitahu soal pembangunan pusat kuliner di wilayahnya. Karenanya, ia sangat menyayangkan tidak adanya koordinasi dari pihak Pemprov DKI. "Karena ini jalur hijau di pinggiran sungai dan di bawah sutet kok bisa dibangun, sedangkan kita nggak pernah diajak bicara," kata Hari saat ditemui di Muara Karang Jakarta, Senin (3/2).