WowKeren - Pemerintah Timor Leste sempat mengutarakan maksudnya meminta bantuan Indonesia untuk mengkarantina warganya yang baru saja dievakuasi dari Tiongkok. Mereka berharap agar Indonesia mau menampung 17 warga mereka.

Bukan tanpa alasan, Menteri Perencanaan dan Investasi Timor Leste, Xanana Gusmao, pun menuturkan negaranya tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Infrastruktur yang mereka miliki masih belum mumpuni untuk melakukan karantina sendiri.

"Karena harus mengerti bahwa kita tidak punya fasilitas, tidak punya apa-apa," kata Xanana di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2). "Oleh karena itu kita minta kalau bisa seperti negara-negara lain (melakukan karantina)."

Saat ini, masih ada beberapa warga Timor Leste yang berada di Tiongkok. Belum adanya prasarana yang memadai untuk proses karantina menjadi alasan mengapa pemerintah Timor Leste belum melakukan evaluasi warganya. Oleh sebab itu, Xanana amat berharap agar pemerintah RI mau mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Sebab jika tidak maka warga Timor Leste tidak akan bisa dievakuasi.

"Saya percaya bahwa karena Indonesia punya kemampuan yang lebih besar dari pada kami," ujar Xanana. "Akan membantu kami untuk mengatasi situasi ini."

Sebelumnya, Timor Leste meminta pemerintah Indonesia untuk mengkarantina 17 warganya yang pulang dari Tiongkok ke Bali. Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace memberi sinyal menolak permintaan tersebut. Menurutnya, sulit untuk memberikan izin agar Timor Leste bisa menitipkan warganya di Bali untuk dikarantina.

"Ada permintaan dari Timor Leste untuk memberikan fasilitas karantina di Bali sebanyak 17 mahasiswa yang sekarang masih di Cina dan mau kembali ke Timor Leste," kata Cok Ace, Senin (3/2). "Namun tadi berdasarkan masukan teman-teman semua, kelihatannya kami sulit untuk mengizinkan."

Penolakan tersebut bukan hanya karena pertimbangan pribadi Ace, namun juga dari masukan berbagai elemen kepariwisataan di Bali. Ace mengatakan jika mereka semua telah menggelar rapat dengan para pemangku pariwisata di Ruang Rapat Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (3/2).