WowKeren - Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah untuk ikut serta dalam perjanjian laut internasional. Desakan itu dilakukan bukan tanpa alasan. Hingga kini, masih banyak ditemukan kasus pencemaran laut yang berupa sampah plastik dan juga perusakan biota laut.

Keikutsertaan pemerintah dalam perjanjian laut internasional dianggap sebagai bentuk nyata upaya menyelamatkan laut Indonesia. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah. "Pemerintah Indonesia harus ambil bagian dalam mewujudkan perjanjian laut internasional 2020 sebagai bentuk keseriusan menyelamatkan serta melindungi laut Indonesia," kata Afdillah dilansir Antara, Senin (10/2).

Ia mengatakan Indonesia merupakan negara maritim yang wilayah dikelilingi oleh lautan. Namun ironisnya, banyak dijumpai satwa laut yang justru terdampar di pantai, baik karena pencemaran minyak mentah maupun banyaknya sampah plastik.

Tak hanya itu, Greenpeace menilai bahwa di negeri ini juga masih ada banyak penangkap ikan yang tidak mengindahkan keberlanjutan lingkungan. Alhasil, hal itu membuat ekosistem di bawah laut rusak dan mengancam habitat ikan yang hidup di dalamnya.

Menurut Afdillah, ancaman kerusakan laut di Indonesia harus mendapat perhatian yang serius. "Kita seringkali menemukan perut paus yang terdampar dipenuhi sampah plastik. Lautan kita saat ini menghadapi ancaman yang besar," katanya.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan menyatakan bahwa Spermonde (gugusan 120 pulau di lepas pantai barat daya Sulawesi) mengalami degradasi yang cukup parah. Sehingga pemerintah perlu segera mengambil tindakan untuk tidak memperparah kondisi tersebut.

"Kami ikut mendorong pemerintah ikut ambil bagian perjanjian laut internasional," kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan Muhammad Al Amin masih dilansir Antara. "Sebab ini momentum yang sangat tepat menyelamatkan laut kita dari kerusakan yang lebih parah."