Soal Data Korban Papua, YLBHI Sentil Pernyataan 'Sampah' Mahfud Hingga 'Blusukan' Jokowi
Nasional

Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut data korban Papua 'sampah' menjadi sorotan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pun mengkrtitik pernytaan tersebut.

WowKeren - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait data tahanan politik dan korban meninggal Nduga, Papua yang diserahkan oleh tim Veronica Koman ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan. Pasalnya, Mahfud menyebutkan data tersebut sebagai "sampah" bagi Presiden Jokowi.

Hal ini tentunya mendapat kritikan dari Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati yang menyebutkan jika perkataan tersebut tidak mencerminkan seorang pelayan publik yang mestinya bertindak untuk kepentingan rakyat. "Masa data orang meninggal diperlakukan seperti itu, sampah, artinya akan dibuang," katanya.

Asfi mengatakan jika pernyataan Mahfud tersebut bisa ditafsirkan bahwa aksi turun ke tengah warga alias blusukan yang selama ini dilakukan Presiden hanya pencitraan. "Mahfud ini juga menafsirkan tindakan Jokowi bahwa sebagai presiden dia tidak akan baca," ujarnya.

"Padahal Jokowi saat mau jadi presiden selalu blusukan," lanjutnya. "Artinya kalau pernyataan Mahfud benar, dia sehingga membuka kedok presiden kalau blusukan yang artinya mendengarkan keluhan rakyat hanya pencitraan."


Seperti yang telah diketahui, pengacara HAM sekaligus aktivis Papua yang tergabung dalam tim Veronica Koman mengaku telah menyerahkan dokumen yang memuat nama dan lokasi puluhan tahanan politik Papua serta identitas 243 korban tewas operasi militer di Nduga kepada Presiden Jokowi saat berkunjung di Canberra, Australia.

Namun, Mahfud mengatakan jika data tersebut belum tentu dibaca oleh orang nomor satu di Indonesia itu. "Belum dibuka kali suratnya, kan ada dari orang banyak. Rakyat biasa juga suka kirim ke presiden," ujarnya di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2). "Kalau memang ada, sampah sajalah itu."

"Yang saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum, kemudian kasih map, amplop, surat itu," sambungnya. "Ya mungkin bener aja dia ngirim tapi sama aja dengan surat-surat lain."

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti data tersebut. "Sebaiknya data Papua tersebut ditindaklanjuti dengan langkah yang diperlukan agar situasi HAM di Papua membaik," kata Usman dilansir Tempo, Rabu (12/2).

(wk/nidy)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru