Ratusan WNI eks simpatisan ISIS meminta agar pemerintah memulangkan mereka. Namun permintaan ini berujung penolakan dari pemerintah, yang beberapa waktu lalu sempat dikritik PKS.
- Elvariza Opita
- Kamis, 13 Februari 2020 - 17:51 WIB
WowKeren - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera sempat mengungkapkan penolakannya atas rencana pemerintah untuk tidak memulangkan WNI eks simpatisan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Lewat utasannya pada Kamis (6/2) lalu, Mardani menyamakan eks kombatan ISIS dengan WNI terancam virus Corona di Tiongkok.
"4. Kombatan ISIS adl WNI, sprt juga WNI yg kena ancaman virus Corona, mereka juga mesti diurus negara. Karena memang negara mesti hadir," tulisnya. "Dan penanganan yg tepat justru jadi management knowledge yg mahal utk SOP masa depan. RI semakin imun. #NegaraHarusHadir."
"5. Buat masyarakat, sama spt WNI yg mungkin terpapar virus Corona, WNI terpapar ISIS juga perlu diperlakukan dg proporsional," imbuhnya. "PENERIMAAN dan KEWASPADAAN mesti setimbang. Tapi hasilnya akan baik bagi KETAHANAN kita sbg bangsa dlm menghadapi krisis. #NegaraHarusHadir."
Namun sikap yang disampaikan Mardani ini ternyata bertolak belakang dengan presiden partainya, Sohibul Iman. Sohibul mengaku mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk menolak para eks simpatisan ISIS tersebut. Sebab menurutnya keberadaan ratusan WNI eks ISIS itu merupakan masalah pelik.
"Kita harus melihatnya dari berbagai sisi ya, terutama dari sisi," kata Sohibul ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2). "Pertama ya status kewarganegaraan mereka. Karena mereka pergi ke sana atas inisiatif sendiri, bahkan di antara mereka ada yang membakar paspornya dan sebagainya."
Menurutnya tak mudah untuk memperlakukan ratusan orang asal Indonesia yang sudah memilih untuk ke Suriah dan bergabung dengan ISIS selayaknya warga normal. Ia meyakini akan ada banyak masalah yang muncul bila mereka jadi dipulangkan ke Tanah Air.
"Karena itu kami PKS menghormati apa yang menjadi sikap pemerintah saat ini," terangnya, seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Namun Sohibul meminta agar pemerintah melakukan pemetaan secara detail terhadap ratusan WNI tersebut. Apalagi kebanyakan dari mereka biasanya diajak oleh orangtua dan tertipu propaganda ISIS.
Di sisi lain, Sohibul pun mendukung rencana pemerintah untuk memberikan peluang bagi anak-anak WNI eks ISIS yang di bawah usia sepuluh tahun. "Jadi kalau anak-anak saya kira, ya mereka juga datang ke sana tidak happy, bawa ke sini mereka bisa kita bina kembali," ujarnya.
Sohibul meyakini program deradikalisasi yang dimiliki Indonesia bisa mengubah pola pikir mereka. Anak-anak ini pun diyakini akan berterimakasih apabila diterima kembali di Indonesia.
(wk/elva)
