Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, I Gede Suratha, menjamin keamanan data 266 juta penduduk jelang SP2020.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 14 Februari 2020 - 12:12 WIB
WowKeren - Badan Pusat Statistik akan segera melakukan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) secara online. Sensus ini akan dilaksanakan secara online mulai 15 Februari hingga 31 Maret 2020.
Menjelang pelaksanaan ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menjamin keamanan data 266 juta penduduk. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, I Gede Suratha, menuturkan bahwa data tersebut telah diserahkan sejak 25 November lalu.
"Data kependudukan kita sampai saat ini aman," ujar Suratha di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Kamis (13/2). Ia menambahkan bahwa sistem informasi administrasi kependudukan yang dikelola sampai saat ini masih terjamin keamanannya.
Hal itu tak lepas dari upaya pendampingan yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ia menegaskan bahwa sampai sekarang belum ada laporan adanya pembobolan pada database kependudukan RI.
"Dan mudah-mudahan tidak ada yang berhasil menembus," lanjut Suratha. "Dan sampai saat ini belum ada yang melaporkan bisa menembus ke database kependudukan kita."
Sementara itu, proses pencatatan kependudukan yang dilakukan oleh BPS akan menggunakan metode kombinasi data registrasi yang relevan dengan sensus yang dilengkapi sampel survei. Sehingga setelah sensus online selesai dilakukan maka tahap selanjutnya adalah sensus wawancara. Tahap ini akan dilakukan pada pertengahan tahun atau sekitar bulan Juli 2020.
SP2020 dilaksanakan dalam rangka untuk menghasilkan data kependudukan yang akurat. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Pungky Sumadi. Sebab jika data yang diperoleh simpang siur, dikhawatirkan akan berimbas pada kurang optimalnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
"Kalau datanya berbeda-beda tapi tujuannya sama, akan susah," kata Pungky di Jakarta, Kamis (13/2). "Kesimpang siuran data menyebabkan kebijakan tak optimal."
(wk/zodi)
