Politikus Papua mengkritik pernyataan kontroversial yang dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait 'dokumen sampah'.
- Ruth Meliana
- Sabtu, 15 Februari 2020 - 08:56 WIB
WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah mendapatkan banyak kritikan atas komentarnya ke pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman. Pasalnya, ia mengatakan jika dokumen berisi nama-nama tapol (tahanan politik) Papua yang diserahkan Veronica ke Presiden Joko Widodo hanyalah "sampah".
Pernyataan Mahfud tersebut telah membuatnya diserang dari berbagai pihak lantaran dinilai tidak menghargai daftar tapol yang menjadi korban meninggal dunia di Nduga, Papua. Kini kritik kembali datang dari Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD-DPR RI Dapil Papua dan Papua Barat atau MPR for Papua, Yorrys Raweyai.
Yorrys mengatakan pernyataan Mahfud tersebut sangatlah tidak etis. Apalagi, Mahfud merupakan sosok representasi dari Pemerintah Indonesia dan Presiden Jokowi. Pernyataan tersebut justru menunjukkan jika pemerintah seolah-olah enggan membuka komunikasi dengan semua pihak untuk menyelesaikan konflik di Papua.
Yorrys juga menyoroti terkait dokumen yang berisi data-data korban meninggal dunia di Nduga yang disampaikan Veronica. Menurutnya, data tersebut sebenarnya bukanlah informasi baru. Ia menjelaskan jika data tersebut justru dapat menunjukkan persoalan akut dan krusial tentang Papua yang selama ini cenderung mengendap.
Lebih lanjut, Senator asal Papua ini mengatakan jika dokumen tersebut seharusnya diterima dengan baik oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk menyelesaikan konflik di Papua. Terlebih, konflik di Papua dinilai membutuhkan respons yang arif, bijaksana, serta komprehensif dari pemerintah.
"Mahfud MD sebagai menteri pembantu Presiden, tidak etis menyampaikan itu," kata Yorrys kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/2). "Informasi itu seharusnya diterima sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menyikapi kompleksitas persoalan di Papua yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu."
Selain itu, Yorry juga menilai jika Papua saat ini membutuhkan ruang dialog dan komunikasi untuk menyuarakan aspirasi mereka terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah dinilai perlu membuka mata dan telinga untuk menampung segala aspirasi tersebut ketimbang menyimpulkan secara sepihak atas kegelisahan yang berkembang di Papua saat ini.
(wk/lian)
