WowKeren - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) mengkritisi sikap Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait dokumen yang berisi data tahanan politik (tapol) dan korban tewas di Nduga, Papua. Menurut BEM UI, Mahfud telah menunjukkan sikap yang seolah-olah "bermuka dua" saat menerima dokumen tersebut.

Ketua BEM UI, Fajar Adi Nugroho kecewa setelah melihat sikap Mahfud saat menerima dokumen di lingkungan kampus yang berbanding terbalik dengan sikapnya di luar kampus. Pasalnya, Mahfud telah menyebut jika dokumen Papua yang diserahkan BEM UI hanyalah sekadar dokumen yang tidak ada apa-apanya.

Pernyataan Mahfud tersebut lantas dipertanyakan oleh Fajar. Terlebih, saat BEM UI menyerahkan langsung dokumen itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menunjukkan perhatiannya.

Mahfud diceritakan Fajar langsung memeriksa dan membaca sekilas isi dokumen. Bahkan, Mahfud juga berjanji akan langsung menyerahkan dokumen tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

"Padahal saat di kampus tidak berkata seperti itu," kata Fajar saat dihubungi melalui pesan singkat, seperti dilansir dari CNNIndonesia, Selasa (18/2). "Data tersebut sudah dinyatakan oleh beliau untuk ditindaklanjuti pada saat ditemui kemarin pagi dan diteruskan kepada Presiden Joko Widodo."

Namun saat keluar dari kampus, Mahfud juga menyatakan hal berbeda. Ia mengatakan jika dokumen yang didapatkan dari UI juga pastinya telah dimiliki oleh kepolisian dan terkesan menggampangkannya.

"Lihat nih enggak ada apa-apanya, cuman kayak gini," kata Mahfud seusai menghadiri diskusi bertajuk "Bincang Seru Mahfud" di Universitas Indonesia, saat ditemui di Hotel Bidakara Jakarta. "Orang cuman kayak gini, pasti polisi sudah punya."

Fajar lantas mempertanyakan apa langkah kepolisian jika memang benar telah memiliki dokumen tapol tersebut seperti yang diklaim Mahfud. "Apa yang kini sejatinya telah dilakukan atas dampak dari operasi militer di Nduga, yang dirasakan masyarakat dan tahanan politik yang telah disebutkan? Kami menunggu bukti konkret pemerintah pusat dalam menyelesaikan kasus ini," pungkasnya.