Terobosan terbaru Mendikbud Nadiem Makarim dimana layanan GoPay bisa digunakan untuk membayar SPP sekolah disebut mengandung konflik kepentingan. Apakah benar?
- Nidya Putri
- Selasa, 18 Februari 2020 - 16:29 WIB
WowKeren - Terobosan terbaru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait pemberian fasilitas pembayaran kegiatan sekolah, mulai dari SPP sampai pembelian buku, lewat fitur uang elektronik GoPay menuai kritikan. Pasalnya, GoPay merupakan salah satu fitur yang dihadirkan oleh GoJek, perusahaan yang didirikan oleh Nadiem.
Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira pun merespon terobosan tersebut. Menurutnya, kehadiran layanan tersebut harus dapat dilihat dengan netral.
Ia mengatakan jika layanan GoPay kerap muncul seiring ditunjuknya Nadiem sebagai Mendikbud. Bahkan saat pelantikan Nadiem pada tahun 2019 lalu, muncul meme terkait pembayaran iuran sekolah melalui layanan tersebut.
"Kehadiran Mas Nadiem sebagai Nadiem sebagai mendikbud kemudian juga diimbuhi dengan berbagai macam meme di media sosial bahwa bisnis startup ini akan masuk dalam dunia pendidikan, Gopay akan menjadi alat transaksi dalam dunia pendidikan. Meme tersebut kemudian menjadi kenyataan," ujar Andreas dalam keterangannya, Selasa (18/2). "Lantas, apakah ini salah?"
"Masuknya bisnis startup dalam sistem transaksi dalam dunia pendidikan ini seharusnya dilihat secara netral bahwa Gopay atau jenis transaksi online yang lainnya hanyalah alat bantu untuk memudahkan lalu lintas transaksi agar lebih cepat, lebih mudah, transparan dan akuntabel," sambungnya.
Andreas juga memandang positif adanya kehadiran layanan berbayar melalui online tersebut. Dengan adanya kemajuan ini membuat kebocoran dana di bidang pendidikan bisa ditekan."Tentu ini yang diharapkan terjadi, karena selama ini faktor kebocoran-kebocoran yang terjadi didalam arus pembayaran dan belanja di dunia pendidikan diduga cukup besar," tutur Andreas.
Meski begitu, ia memandang bahwa perlu adanya penjelasan langsung dari Nadiem soal munculnya skema pembayaraan iuran sekolah melalui GoPay. Apakah layanan itu hadir karena adanya konflik kepentingan seiring ditunjuknya Nadiem sebagai Mendikbud atau tidak.
"Persoalannya, apakah ini tidak menjadi conflict of interest dari menteri yang notabene adalah pemegang saham dari bisnis online tersebut?" tandasnya. "Saya kira pada aspek ini Mas Nadiem perlu menjelaskan kepada publik agar tidak menjadi isu dan polemik."
(wk/nidy)
