WowKeren - Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) telah mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang dalam perdagangan internasional. Sehingga bisa dikatakan Indonesia telah naik level menjadi negara maju.

Hal ini tentu saja memicu sejumlah tanggapan dari banyak pihak. Salah satunya datang dari kalangan pengusaha. Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani menilai bahwa kebijakan AS mencabut status Indonesia sebagai negara berkembang akan memberikan dampak pada iklim daya saing usaha di dalam negeri.

Dengan dicabutnya status tersebut, artinya akan menimbulkan potensi hilangnya beberapa fasilitas perdagangan dari AS. "Terus terang ini akan mempengaruhi daya saing kami. Karena keistimewaan atau relaksasi yang kami terima ini kemungkinan besar bisa dihilangkan," kata Rosan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (24/2).

Oleh sebab itu, ia berharap agar pemerintah bisa melakukan lobi dengan AS untuk membantu para pengusaha. "Jadi memang diperlukan lobi-lobi dari pemerintah untuk bisa memastikan relaksasi ini, apakah masih dapat dinegosiasikan lagi," imbuh Rosan.

Meski demikian, para pengusaha pada dasarnya sudah memperkirakan tentang pencabutan status itu, sebelum AS benar-benar melakukannya. Ia menyebut pengusaha juga sudah lama mengantisipasi hal tersebut dengan berupaya mempertahankan daya saing walaupun beberapa fasilitas perdagangan menghilang.

Salah satu langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan produktivitas industri secara menyeluruh. Misalnya dengan memberikan masukan kepada pemerintah dalam pembahasan omnibus law dicanangkan pemerintah.

"Karena ujung-ujungnya kalau barang bagus," ujar Rosan. "Walaupun harganya enggak kompetitif, pasti akan memilihnya negara yang lebih memiliki competitiveness yang lebih tinggi."

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo IV Farid Padang menyarankan agar Indonesia membalas AS dengan menetapkan pajak setimpal kepada komoditas impor dari negara tersebut. "Mungkin kasih tinggi buat AS, supaya kompensasi buat yang dilakukan, tapi bukan berarti perang," ucap Farid.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa juga mengatakan bahwa RI masih butuh AS. "Kita bangga tetapi kita juga perlu bantuan mereka," kata Suharso di Hotel Mandarin, Jakarta, Senin (24/2).