Diketahui, masa tugas Satgas 115 sendiri telah berakhir sejak 31 Desember 2019 lalu, namun hingga kini masih belum ada kabar perpanjangan dari Presiden Joko Widodo.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 25 Februari 2020 - 16:58 WIB
WowKeren - Nasib Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal atau Satgas 115 bentukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti sempat dipertanyakan. Pasalnya, masa tugas Satgas 115 telah berakhir sejak 31 Desember 2019 lalu, namun hingga kini masih belum ada kabar perpanjangan dari Presiden Joko Widodo.
Awalnya, Satgas 115 dibentuk oleh Susi untuk mengkoordinir semua institusi keamanan di laut. Satgas ini dibentuk guna memberantas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).
Menteri KKP Edhy Prabowo lantas melaporkan tidak adanya kejelasan soal Satgas 115 ini kepada DPR RI. Edhy sendiri memohon kepada DPR agar Satgas 115 tak dibubarkan. "Satgas 115 kalau bisa tetap dijalankan karena ini adalah Perpres dan konsepnya memang koordinasi," tutur Edhy di Gedung DPR pada Selasa (25/2) hari ini.
Edhy menilai bahwa selama ini kehadiran Satgas 115 tak menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan baik dengan TNI Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai dan Kementerian Perhubungan. Oleh sebab itu, Edhy meminta kepada DPR agar Satgas 115 tetap mendapatkan anggaran.
"Kami Alhamdulillah selama ini di tengah laut tidak ada masalah dengan angkatan laut, polairud, Bakamla, dengan Perhubungan, dan Bea Cukai," pungkas Edhy. "Kami bahu membahu. Jadi mohon izin kalau bisa anggaran tetap ada dulu."
Sebelumnya, Edhy sempat mengatakan bahwa Satgas 115 masih ada, hanya saja sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan organisasi masih belum ada. Menurutnya, kehadiran Satgas 115 sebagai wadah koordinasi lintas kementerian dan lembaga cukup penting. Sebab, jika ada suatu masalah di perairan Indonesia maka pihak Satgas 115 hanya memberikan instruksi kepada pihak aparat keamanan laut untuk menindak lebih lanjut.
"Satgas 115 enggak berhenti, itu Perpres," ujar Edhy di di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta pada 14 Januari 2020. "Saya hanya akan optimalkan, evaluasi kinerja yang ada."
(wk/Bert)
