Yasonna Persilakan HRS Masuk RI, FPI Minta Tak Alihkan Isu Harun Masiku
Nasional
Kepulangan Habib Rizieq

Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif, menegaskan agar Menkumham Yasonna Laoly fokus menyelesaikan masalah hilangnya Harun Masiku yang saat ini masih menjadi buron, bukan kembali mengungkit kepulangan HRS.

WowKeren - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak mencekal Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq. Sehingga Rizieq, dikatakannya bisa pulang kapan saja ke RI. Menurut Yasonna, Imigrasi juga belum melihat adanya surat pemerintah Indonesia yang meminta otoritas Saudi untuk melarang kepulangan Rizieq.

Hal itu disampaikan olehnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2). "Dalam sistem (Keimigrasian) free. Anytime kalau beliau mau masuk (Indonesia), ya masuk saja," kata Yasonna.

Namun, hal ini justru mendapat sindiran dari FPI. Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif menganggap jika pemerintah tidak bertanggung jawab. "Biasalah mereka dari dulu lempar batu sembunyi tangan," ujar Slamet, Selasa (25/2).


Lebih lanjut, ia menegaskan agar Yasonna fokus saja menyelesaikan masalah hilangnya Harun Masiku yang saat ini menjadi buron, bukannya justru mengalihkan isu ke persoalan kepulangan Rizieq. "Yasonna urusin tuh tanggung jawabnya masalah hilangnya Harun. Jangan mau mengalihkan ke urusan HRS," sambung Slamet.

Sementara itu, Sekretaris Umum FPI Munarman meminta jika memang pemerintah berniat memulangkan Rizieq maka sebaiknya tidak hanya sebatas di mulut saja. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menunjukkan langkah nyata misalnya dengan melayangkan surat resmi ke kerajaan Arab Saudi sehingga semuanya bisa clear.

"Ini negara seperti negara abal-abal saja. Berhenti sampai statement. Seharusnya pemerintah menulis surat resmi ke kerajaan Saudi," tegas Munarman. "Dan nyatakan dalam surat tersebut bahwa pemerintah Indonesia mempersilakan Habib Rizieq pulang dan meminta Kerajaan Saudi untuk clearance status Habib Rizieq."

Sehingga menurutnya, tidak cukup jika pemerintah hanya mengeluarkan pernyataan di media tanpa ada langkah yang konkret. "Dari dulu sudah banyak pernyataan pejabat tinggi Indonesia di media, yang hanya statement semata. Buktikan ucapan tersebut dalam bentuk surat resmi, biar bisa jadi pegangan Kerajaan Saudi," tegas Munarman.

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts