WowKeren - Pemerintah RI memutuskan untuk mengevakuasi 188 warga negara Indonesia (WNI) dari ancaman virus corona di Kapal Pesiar World Dream. Sesampainya di Tanah Air, para WNI itu akan diobservasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu.

Sayangnya, keputusan tersebut rupanya membuat Asosiasi Masyarakat Kepulauan Seribu menggelar aksi protes. Pasalnya, mereka menuntut adanya jaminan agar terhindar dari wabah virus corona.

Ketua DPD II KNPI Kepulauan Seribu, Lukman Hadi mengatakan aksi yang ditujukan kepada semua elemen pemerintah itu akan digelar di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Rencananya mereka akan menggelar aksi di depan Istana Negara dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"Aksi nanti sekalian penyerahan surat terbuka dari masyarakat Pulau Seribu lewat DPD II KNPI Kepulauan seribu yang dilampirkan dukungan tanda tangan sekitar 1.300 orang warga Pulau Seribu," kata Lukman, Jumat (28/2).

Penggunaan Pulau Sebaru Kecil sebagai tempat observasi ini ditolak warga karena dinilai merugikan terutama kepada para nelayan dan pelaku wisata. Para nelayan dilarang melaut hingga radius sekitar enam kilometer.

Sedangkan para pelaku wisata menerima pembatalan wisatawan hampir 200 orang sejak Pulau Sebaru Kecil dikabarkan akan digunakan sebagai tempat observasi. "Karena mereka yang kena dampak langsung. Makanya kami meminta pertanggungjawaban pemerintah," katanya.

Alih-alih menggunakan Pulau Sebaru, warga meminta agar 188 WNI itu diobservasi menggunakan kapal KRI milik TNI. "Dengan radius 100 mil laut dari pulau berpenduduk, dan tidak diturunkan di Pulau Sebaru Kecil," jelasnya. "Tujuannya agar dapat diobservasi di lepas pantai dan tidak menimbulkan keresahan seperti saat ini, kapal KRI Soeharso juga memiliki fasilitas yang memadai untuk observasi."

Lukman menambahkan, jika pemerintah tetap memaksa melakukan observasi di Pulau Sebaru Kecil, maka pihaknya meminta sejumlah jaminan dari pemerintah. "Kami minta kompenasi berupa jaminan kesehatan seperti fasilitas kesehatan, posko kesehatan, dan alat pendukung lainnya kepada masyarakat di wilayah terdekat yang dapat mendeteksi virus corona," katanya.

Ia meminta agar pemerintah bersedia mendatangkan dokter dan psikiater ke Kepulauan Seribu. Sebab, persoalan corona ini dinilai tak hanya berdampak pada kesehatan fisik namun juga pada kesehatan psikis. "Terakhir kami minta garansi keamanan terkait dengan kelangsungan sektor pariwisata yang selama satu dekade ini menjadi sumber ekonomi masyarakat selain perikanan," tutupnya.