WowKeren - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjadi salah satu "pembantu" Presiden Joko Widodo yang banyak disorot publik. Mengabaikan sorotan publik, Nadiem pun bekerja cepat, terbukti lewat beberapa kebijakan yang ditelurkannya. Salah satunya adalah kebijakan menghapuskan ujian nasional.

Wacana ini jelas menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Cukup lama tak dibahas, kini Nadiem pun kembali muncul ke hadapan publik untuk mengangkat isu ini.

Dibahas bersama Deddy Corbuzier di acara podcast-nya, Nadiem dengan terang-terangan membeberkan alasannya bersikeras menghapus UN. Secara garis besar, Nadiem menegaskan bahwa UN justru menjadi fasilitas yang diskriminatif khususnya terhadap masyarakat menengah ke bawah. Bagaimana bisa?

Awalnya Nadiem meluruskan, bahwa UN bukan dihapus, namun diganti dengan asesmen kompetensi. "Itu bukan dihilangkan total ya. UN itu diganti menjadi, untuk klarifikasi, asesmen kompetensi, tapi yang sifatnya nggak bisa dihafalin, itu kuncinya," tutur Nadiem, Jumat (6/3).

Nadiem menilai Indonesia terlanjur punya stigma bahwa UN merupakan alat tes paling adil untuk mengukur tingkat kemampuan siswa. "Karena anak darimanapun bisa ambil UN yang sama dan kalau dia skornya tinggi bisa masuk SMP SMA unggulan," kata Nadiem.

Sayangnya materi UN yang padat membuat siswa dipaksa untuk menghafal. Untuk bisa mendalami materi dengan baik, diperlukan metode drilling atau tutoring lewat bimbingan belajar di luar sekolah.

"Jadi siapa yang mampu untuk bayar agar anaknya dapat bimbel itu?" imbuh Nadiem, bergeser menyoroti faktor ekonomi yang terdampak akibat situasi tersebut. "Keluarga yang lebih mampu."

Karena itulah anak dari keluarga dengan ekonomi yang cukup untuk mengakses bimbel bisa masuk ke sekolah unggulan, yang kebanyakan adalah sekolah negeri dan dibantu secara finansial oleh pemerintah. "Yang tingkat ekonomi rendah, yang tidak mampu mem-bimbelkan anak-anaknya, yang dapat nilai UN lebih rendah, terpaksa memasukkan anaknya di (sekolah) swasta," jelasnya.

"Jadi sistem pendidikan Indonesia secara tidak langsung diskriminatif terhadap yang ekonomi lebih rendah, karena yang mendapatkan angka lebih tinggi di UN secara otomatis yang ekonominya lebih tinggi," imbuhnya. "Ini kan kebalik. Harusnya pemerintah fokus kepada tingkat ekonomi ke bawah, yang membutuhkan."