WowKeren - Salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah rumah dengan DP Rp 0. Namun beberapa waktu berjalan, rupanya program itu dianggap gagal karena peminatnya tidak sebanyak perkiraan awal.

Usai dicap gagal, kini program tersebut kembali "diguncang badai". Bareskrim Mabes Polri disebut-sebut mengendus dugaan korupsi di balik realisasi program tersebut. Lebih spesifik, dugaan korupsi ini ada pada pengadaan tanah yang sebagian diantaranya diperuntukkan pembangunan rumah DP Rp 0.

Kasus ini bermula dari adanya surat panggilan dari Dittipikor Bareskrim Polri untuk sejumlah orang PD Sarana Jaya. PD Sarana Jaya sendiri merupakan BUMD DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti.

Dalam surat panggilan itu tertera dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pembelian aset yang dilakukan PD Sarana Jaya pada tahun 2018-2020. Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan, belum ada tersangka yang ditetapkan.

Informasi itu pun dibenarkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono. Namun demikian Argo enggan membeberkan detail dugaan korupsi yang tengah diselidiki.

"Benar, lidik (penyelidikan)," ujar Argo, Senin (9/3). "Hanya membenarkan penyelidikan peristiwa tersebut."

Walaupun Polri memutuskan untuk tutup mulut, rupanya dari PD Sarana Jaya sendiri berkenan memberikan sedikit bocoran. BUMD DKI Jakarta itu menyatakan pihak kepolisian memang tengah menggali keterangan soal aset-aset yang dikelola perusahaannya.

Salah satunya terkait dengan tanah tempat berdirinya rumah DP Rp 0. Hal ini seperti diungkap oleh Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan.

"(Saya) belum bisa bicara. Tapi sebenarnya, tim kita dimintai keterangan, memang ada laporan, beberapa staf kita juga dimintai keterangan oleh Bareskrim, kita kasih data semuanya. Kita jelaskan," kata Yoory, dilansir dari Detik News, Selasa (10/3).

"Memang sebagian kita mau adakan DP (Rp) 0 di sana, tapi ada penataan kawasan juga," sambungnya. "Iya, (yang diperiksa) bukan hanya DP Rp 0."