DPRD Panggil BUMD DKI Soal Dugaan Korupsi Rumah DP 0 Rupiah
Nasional

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari menyatakan pihaknya sudah melayangkan surat panggilan kepada PD Sarana Jaya yang merupakan BUMD Jakarta di bidang properti.

WowKeren - Salah satu program yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, rumah dengan uang muka nol persen baru-baru ini kembali menjadi sorotan. Tak hanya dianggap gagal lantaran peminatnya tidak sebanyak perkiraan awal, proyek ini pun diterpa isu korupsi.

Bareskrim Mabes Polri disebut-sebut mengendus dugaan korupsi di balik realisasi program tersebut. Lebih spesifik, dugaan korupsi ini ada pada pengadaan tanah yang sebagian diantaranya diperuntukkan pembangunan rumah DP Rp 0.

Untuk itu, Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil PD Sarana Jaya terkait dugaan ini. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari menyatakan pihaknya sudah melayangkan surat panggilan kepada PD Sarana Jaya.

Rencananya, kedua belah pihak akan bertemu pekan depan. "Komisi sudah bersurat ke PD Sarana Jaya mengenai hal ini. Kalau enggak salah kita sudah terjadwal bertemu pada pekan depan," kata Eneng dilansir CNN Indonesia, Jumat (13/2).


Pihak DPRD sendiri masih mengaku belum tahu pasti duduk persoalan kasus tersebut. Ia mengaku hanya mendengar kabar tersebut dari media. "Jadi belum ada kabar juga, kita masih dengarkan sekilas, makanya kita panggil," jelas Eneng.

Selama ini, PD Sarana Jaya hanya melaporkan ke Dewan terkait keberlangsungan pembangunan proyek rumah DP nol rupiah tersebut. mereka tidak pernah melaporkan neraca keuangan. "Kalau soal neraca keuangan kan memang kita tidak tahu, paling progresnya seperti apa dan targetnya seperti apa. Itu saja," tegas dia.

Sementara itu, DPRD DKI juga menunggu Pemprov DKI Jakarta untuk menjawab persoalan ini, apakah proyek pembangunan yang dilaksanakan sudah mampu memberikan dampak bagi masyarakat banyak atau sesuai dengan target maupun tidak.

"Yang kita bisa kritisi itu program untuk mengatasi keterbatasan rumah di Jakarta atau memberikan rumah murah bagi masyarakat," tutur Eneng. "Itu Pemprov (DKI) harus jawab dulu dan dilihat apakah sesuai dengan target enggak sekarang."

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Berita Terkait