WowKeren - Kementerian Keuangan merespons usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir terkait skema penyaluran subsidi energi. Erick mengusulkan jika untuk ke depannya, subsidi energi tak lagi melalui BUMN namun langsung diberikan kepada masyarakat.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyebut jika usulan itu saat ini tengah dibahas dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Meski demikian, Kemenkeu masih memerlukan waktu untuk mengkaji lebih dalam usulan tersebut sebelum akhirnya bisa memberikan keputusan.

"Benar ada usul dari Menteri BUMN, itu sudah masuk dan kami review skema subsidi ke depan," kata Askolani, Rabu (8/4). "Ada sebagian yang sudah dibicarakan dengan Ibu Menkeu (Sri Mulyani)."

Usulan semacam ini, dikatakan Askolani harus dipikirkan secara matang sebelum akhirnya diterapkan. Sebab, diharapkan usulan ini tak hanya muncul sebagai kebijakan jangka pendek namun hingga jangka panjang.

"Ini untuk jangka panjang, jadi harus solid, komprehensif, dan bukan sekadar berubah, tapi diharapkan ada reformasi kebijakan," tutur Askolani. Jika memang nantinya usulan ini ditindaklanjuti, maka kemungkinan baru bisa direalisasikan pada 2021 mendatang.

Usulan ini juga diharapkan tak hanya berlaku pada skema subsidi namun juga bidang lainnya seperti bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sebelumnya, Erick ingin agar perusahaan pelat merah yang sebelumnya mendapat penugasan terkait penyaluran subsidi, lebih fokus dalam menjalankan aksi korporasi. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan bisnis perusahaan.

"Policy (kebijakan) ke depan, kami ingin perusahaan-perusahaan BUMN sudah tidak terima subsidi. Subsidinya biar langsung ke rakyat," kata Erick dilansir CNN Indonesia, Kamis (9/4). "Supaya perusahaan BUMN benar-benar mikirin korporasi."

Menurutnya, dengan menyalurkan subsidi langsung ke masyarakat hal itu akan lebih efisien. "Subsidi langsung ke rakyat, tidak usah ke BUMN, mesti lebih efisien," tandasnya.

Diketahui, pemerintah saat ini memberikan penugasan penyaluran subsidi listrik ke PT PLN (Persero). Sedangkan untuk penyaluran subsidi BBM dan gas tugas diserahkan pada PT Pertamina (Persero).