Peluncuran Kartu Pra Kerja untuk korban terdampak wabah virus corona rupanya menimbulkan sejumlah permasalahan. Tak sampai di situ, salah satu program bantuan Presiden Jokowi ini juga menuai sejumlah kritikan.
- Nidya Putri
- Senin, 13 April 2020 - 11:29 WIB
WowKeren - Kartu Pra Kerja yang merupakan salah satu program andalan Presiden Joko Widodo yang telah dijalankan pada Sabtu (11/4) lalu. Program ini dipercepat rilisnya lantaran demi membantu para korban terdampak wabah corona di Indonesia.
Namun, perlu diketahui bahwa kartu yang diperuntuhkan bagi calon pekerja hingga korban PHK ini, diwarnai sederet problem sejak awal peluncurannya lalu. Seperti penundaan perilisan hingga susahnya untuk mengakses laman resmi Kartu Pra Kerja tersebut.
Pada Kamis (9/4) lalu, situs prakerja.go.id tak dapat diakses bahkan laman terlihat error dan tak ada menu registrasi atau pendaftaran. Kemudian, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa laman tersebut tak bisa diakses karena belum di-launching.
Terjadinya kemunduran perilisannya ini disebabkan perlunya pengecekan situs agar bisa memberikan layanan yang andal dan aman serta demi memitigasi adanya kendala-kendala teknis pada saat pendaftaran dimulai. Hal ini disampaikan oleh Direktur Komunikasi Program Kartu Pra Kerja, Panji Winanteya Ruky.
"Kami tidak ingin nantinya ada pendaftar yang kecewa karena kendala teknis," ujar Panji dalam keterangannya, Kamis (9/4) lalu. "Kami saat ini juga aktif berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait di pemerintahan tentang perubahan jadwal ini."
Selain itu, peluncuran Kartu Pra Kerja ini juga menuai kritikan dari para kalangan ekonom. Pasalnya, mereka menilai jika program tersebut kurang tepat guna di situasi pandemi corona saat ini.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa masyarakat lebih membutuhkan stimulus dalam bentuk bantuan langsung tunai untuk mendorong daya beli di tengah lesunya perekonomian.
"Yang dibutuhkan saat ini kan uang tunai dan sembako, sementara target Kartu Pra Kerja 5,6 juta orang diberi pelatihan online. Kan kurang pas ya," kata Bhima dilansir Kumparan, Senin (13/4). "Kalau mau bantu ya cash, transfer model BLT (Bantuan Langsung Tunai) ke tiap orang yang di PHK."
Di sisi lain, program Kartu Pra Kerja ini dinilai Bhima sebagai program yang belum siap. Karena mulai anggaran, bentuk programnya hingga datanya masih banyak bermasalah.
"Sama sekali kurang efektif. Dana untuk stimulus kurang dan programnya tidak siap," imbuhnya. "Soal data juga masih bermasalah. Ini program kartu prakerja harus dirombak total."
Senada, Direktur Eksekutif Riset Core Indonesia Piter Abdullah menuturkan pemerintah memang harus melakukan penyesuaian soal metode penyaluran bantuan yang lebih efektif. "Sekarang ini tujuan utama adalah membantu masyarakat yang terkena PHK agar mereka bisa tetap hidup layak di tengah wabah corona," paparnya. "Bukan menyiapkan mereka dengan memberikan pelatihan."
Piter menilai jika sebagian besar dari para korban PHK yang bakal mendapatkan kartu Pra Kerja itu telah memiliki skill dan pengalaman. Sehingga, pemberian pelatihan seperti format dalam Kartu Pra Kerja dinilai kurang tepat.
"Mereka tidak butuh pelatihan, yang mereka butuhkan income pengganti upah yang hilang," pungkasnya. "Karena itu, untuk sementara ini penyaluran Kartu Pra Kerja yang disalurkan kepada korban PHK, menurut saya hendaknya tidak dalam bentuk pelatihan melainkan bantuan tunai."
(wk/nidy)
