DPR Kritik Kartu Pra Kerja: Ibarat Hanya Bagi-Bagi Uang, Justru Tak Tepat Sasaran
Nasional

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melayangkan kritik mereka terhadap Pemerintah Indonesia yang dinilai tidak tepat dan serius dalam meluncurkan kartu pra kerja. Kenapa?

WowKeren - Pemerintah Indonesia telah membuka pendaftaran kartu pra kerja bagi masyarakat yang menjadi korban PHK ataupun yang masih pengangguran. Namun, proses penerimaan kartu pra kerja mendapatkan kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Komis IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan jika program kartu pra kerja yang diluncurkan pemerintah justru terkesan tidak serius. Saleh bahkan menggambarkan jika program tersebut justru ibarat bagi-bagi uang saja.

Saleh mengaku tidak setuju dengan metode pemilihan penerima program kartu pra kerja yang dilakukan secara acak oleh pemerintah. Menurutnya, metode tersebut justru membuat program ini tidak tepat sasaran lantaran bisa saja calon penerima uang tidak memenuhi kualifikasi maupun prioritas utama yang paling membutuhkan.

”Malah justru bisa jadi anggota masyarakat yang sudah bekerja sebagai pekerja harian yang lolos,” kritik Saleh seperti dilansir dari CNNIndonesia, Selasa (14/4). “Walaupun itu dibenarkan, tetapi penentuan skala prioritasnya tidak jalan.”

”Kesannya kurang serius. Program ini hanya sekedar bagi-bagi uang saja,” sambungnya. “Perkara apakah nanti setelah pelatihan mereka bisa bekerja atau tidak, itu urusan belakangan.”


Saleh menilai orang yang mendaftar program Kartu Pra Kerja justru hanyalah ikut mengadu nasib keberuntungan. Sebab, lolos atau tidaknya pendaftar semata-mata hanya Hal itu ditentukan melalui komputer milik pemerintah.

Oleh sebab itu, Saleh mengusulkan agar pemerintah membuat kriteria kelulusan bagi peserta yang tepat. Selain itu, ia juga memperbolehkan pemerintah memberikan prioritas kepada segmen masyarakat tertentu. Seperti halnya orang yang di-PHK dan pengangguran untuk mendapatkan skala prioritas.

Bukan tanpa sebab Saleh menyarankan hal itu, ia menilai jika anggaran Kartu Pra Kerja sangatlah besar. “Karena Kartu Pra Kerja itu biayanya mahal. Tadinya hanya 10 Triliun. Sekarang ditambah menjadi 20 Triliun. Karena mahal, harus dipastikan tepat sasaran dan berhasil," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja yaitu Panji Winanteya Ruky menyatakan pemilihan peserta penerima Kartu Pra Kerja akan dipilih secara acak oleh suatu sistem yang dimiliki pemerintah. Selanjutnya, penilaian lolos atau tidaknya pendaftar akan dikoordinasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

”Pemilihan (peserta) oleh sistem secara random/acak,” jelas Panji. “Untuk pekerja yang terdampak PHK atau kehilangan pekerjaan, syarat dan ketentuan pendataan dari Kemnaker. NIK yang sudah diusulkan oleh Kemnaker akan didahulukan.”

(wk/lian)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait