Program pelatihan yang ditawarkan Kartu Pra Kerja justru dianggap tak sesuai dengan kondisi saat ini. Program ini sendiri memang sudah direncanakan sejak kampanye Pemilu tahun lalu.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 15 April 2020 - 10:52 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah membuka program Kartu Pra Kerja. Program ini diharapkan bisa membantu masyarakat di tengah menghadapi wabah corona.
Peserta Kartu Pra Kerja diutamakan yang merupakan pekerja terdampak PHK akibat wabah COVID-19. Namun, kehadiran program ini juga tak lepas dari kritikan.
Program Kartu Pra Kerja justru dianggap tak sesuai dengan kondisi saat ini. Program ini sendiri memang sudah direncanakan sejak kampanye Pemilu tahun lalu.
Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya melakukan modifikasi program ini agar sesuai untuk menghadapi kondisi seperti sekarang. Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono menilai jika seharusnya Kartu Pra Kerja tidak memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan untuk saat ini.
"Contohnya yang enggak tepat itu adalah subsidi kartu pra kerja kok diberikan dalam bentuk training (pelatihan)," kata Iwantono dilansir CNBC Indonesia, Rabu (15/4). "Karyawan yang kehilangan pekerjaan dan rakyat kita perlu makan saat ini, bukan pelatihan."
Menurutnya, kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh instansi pemerintah cenderung tidak memberikan hasil yang efektif dan memboroskan anggaran. Seperti diketahui, pemerintah telah menambah jumlah anggaran Kartu Pra Kerja hingga mencapai Rp 20 triliun. Menurut Iwantono, akan jauh lebih efektif jika anggaran sebesar itu langsung disalurkan ke penerimanya.
"Angkanya besar itu, 1 orang (peserta pra kerja) Rp 1.000.000, kalau ada 5,6 juta orang sudah Rp 5,6 triliun, malah kalau enggak salah ada anggaran sebesar Rp 20 triliun," ujar Iwantono. "Uang itu akan lebih bermanfaat kalau diberikan langsung kepada penerimanya, supaya dapat digunakan untuk membantu mereka bertahan hidup."
Lebih lanjut, ia menyebut jika bantuan Kartu Pra Kerja akan lebih baik diwujudkan dalam bentuk bahan pokok seperti yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. "Walaupun tidak harus semua tunai, sebagian bisa dalam bentuk barang, misalnya beras. Kalau semua tunai nanti malah dipakai mudik," lanjut Iwantono.
(wk/zodi)
