Politikus Demokrat Sindir Kartu Pra Kerja: Gak Nyambung Dan Mirip Kuis
Nasional

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Demokrat turut mengkritik program Kartu Pra Kerja yang dirilis oleh Presiden Joko Widodo lantaran dinilai mirip kuis.

WowKeren - Pemerintah Indonesia telah membuka pendaftaran kartu pra kerja bagi masyarakat yang menjadi korban PHK ataupun yang masih pengangguran. Namun, proses penerimaan kartu pra kerja ini mendapatkan berbagai kritikan, diantaranya dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setelah sebelumnya anggota DPR dari Fraksi PAN mengkritik program Kartu Pra Kerja hanya ajang dari bagi-bagi uang, kini kritik kembali datang dari anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Irwan. Menurutnya, program Kartu Pra Kerja seperti sebuah kuis.

Irwan berkaca pada bentuk pelatihan program Kartu Pra Kerja yang diadakan secara daring (online). Hal tersebut tentunya membuat proses pelatihan yang dilakukan pemerintah tidak jauh berbeda dengan kuis-kuis yang ada di dunia maya.

”Pelatihan online, enggak nyambung,” kritik Irwan seperti dilansir dari CNNIndonesia, Rabu (15/4). “Kan selama ini pemerintah sudah punya BLK, kaya kuis-kuisan saja.”

Lebih lanjut Irwan menyatakan keheranannya kenapa pemerintah lebih memilih pelatihan online melalui sejumlah digital. Ia tidak mengerti menagapa pemerintah tidak memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah ada di daerah.


Anggota Komisi V DPR RI ini. lantas meminta pemerintah membatalkan program Kartu Pra Kerja. Menurutnya, lebih baik mengalihkan dana program Kartu Pra Kerja ke program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BLT saat ini dinilai lebih krusial ketimbang program Kartu Pra Kerja. Pasalnya, BLT diyakini efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona.

”Langsung BLT, karena kenyataannya rakyat masih banyak belum dapat bantuan padahal mereka disuruh di rumah saja,” saran Irwan. “Kaya tenaga kerja di mal dan kantor yang dirumahkan, gaji disetop.”

Program Kartu Pra Kerja dari Jokowi sendiri diakui Irwan merupakan program yang bagus. Namun mengingat situasi darurat negeri yang tengah berjuang melawan pandemi, program tersebut tidak cocok dan efektif dalam membantu rakyat.

Oleh sebab itu, Jokowi dinilai lebih bijaksana jika segera mengalihkan dana Pra Kerja ke program BLT. “Niatnya bagus, kalau enggak ada corona bagus. Tapi dengan situasi seperti ini, enggak efektif, kalau dikonversi ke BLT langsung efektif,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui, pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk program kartu prakerja. Dari total anggaran itu, sebesar Rp5,6 triliun digunakan untuk biaya pelatihan, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana PMO Rp100 juta.

(wk/lian)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru