WowKeren - Saiful Mujani Research Center (SMRC) merilis riset terkait persepsi masyarakat terhadap penanganan pandemi corona (Covid-19) yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hasilnya, lebih dari separuh atau 52 persen warga menilai bahwa pemerintah cepat dalam menangani pandemi corona. Sedangkan 41 persen warga lainnya menilai pemerintahan Jokowi cenderung lambat.

"Warga hampir terbelah dalam menilai kecepatan pemerintah pusat menangani Covid-19," tutur Direktur SMRC Sirojudin Abbas pada Jumat (17/4). "Dengan error margin 2,9 persen, tidak konklusif mayoritas warga bersikap positif."

Berdasarkan riset tersebut, mayoritas warga di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan persentase 61 persen menilai bahwa pemerintah pusat cepat dalam menangani pandemi corona. Sedangkan warga di DKI Jakarta menilai pemerintah lambat dalam menangani pandemi corona dengan persentase 54 persen.

Sementara itu, hasil survei untuk pemerintah daerah menunjukkan bahwa Pemprov Jateng dianggap tercepat dalam penanganan Covid-19 dengan persentase 73 persen. Lalu disusul Pemprov Jatim dengan persentase 68 persen dan DKI Jakarta dengan persentase 62 persen.

Sedangkan Pemda yang dinilai lambat dalam penanganan Covid-19 adalah Banten dan Sulsel yang memiliki persentase 50 persen. Lalu disusul oleh Jabar dengan persentase 49 persen.

"Penilaian warga Jateng atas kecepatan pemerintah provinsi dalam menangani masalah covid-19 lebih tinggi dibanding penilaian warga di daerah lain," jelas Abbas. "Warga secara konsisten menilai bahwa pemerintah pusat paling lambat dalam menangani Covid-19 jika dibanding pemerintah provinsi, kab/kota, dan kecamatan/desa/kelurahan."

Sebagai informasi, survei ini dilakukan dengan sampel basis sebanyak 1.200 responden nasional yang dipilih secara acak melalui telepon pada 22-25 Maret 2020 dan 9-12 April 2020. Populasi pemilih merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Di sisi lain, Jokowi diketahui memutuskan untuk tidak menerapkan lockdown di tengah pandemi corona. Pemerintah Indonesia lebih memilih untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

PSBB ini telah mulai diterapkan di sejumlah daerah seperti DKI Jakarta dan Bodebek (Bogor, Depok, dan Bekasi). Dengan adanya kebijakan ini, pergerakan warga diharapkan bisa dibatasi dan menekan penyebaran Covid-19.