Program Kartu Pra Kerja yang diluncurkan Presiden Joko Widodo dinilai tak efektif, korban PHK akibat wabah virus corona (COVID-19) dinilai lebih membutuhkan hal ini.
- Ruth Meliana
- Jumat, 17 April 2020 - 16:09 WIB
WowKeren - Pemerintah Indonesia telah membuka pendaftaran kartu pra kerja bagi masyarakat yang menjadi korban PHK ataupun yang masih pengangguran. Namun, proses penerimaan kartu pra kerja ini mendapatkan berbagai kritikan, diantaranya dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kini, kritikan soal Program Kartu Pra Kerja datang dari pengamat. Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai strategi Presiden Joko Widodo mengatasi dampak ekonomi dari virus corona (COVID-19) dengan Kartu Pra Kerja tidak tepat.
Pasalnya, sebagian besar masyarakat yang terkena dampak PHK tentunya telah menguasai keahlian kerja mereka di bidang masing-masing. Hal ini membuat para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak membutuhkan pelatihan dari program Kartu Pra Kerja.
Sebab, mereka semua kehilangan pekerjaan akibat PHK massal bukan karena masalah keahlian. Trubus menilai para korban PHK ini lebih membutuhkan bantuan uang tunai saat ini lantaran sudah tidak memiliki penghasilan lagi.
”Buruh yang kena PHK, tidak membutuhkan kartu prakerja, yang dibutuhkan dia adalah tunai, bantuan tunai,” jelas Trubus seperti dilansir CNNIndonesia, Kamis (16/4). “Programnya bagus, tapi di waktu yang tidak tepat.”
Lebih lanjut Trubus menyatakan pemerintah telah salah langkah jika tetap memaksakan untuk mempersiapkan tenaga kerja di tengah ketidakpastian saat ini. Ia menegaskan yang dibutuhkan masyarakat saat ini hanyalah uang untuk bertahan hidup akibat kehilangan penghasilan mereka.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo juga menyatakan hal serupa. Menurutnya, Jokowi telah salah langkah dalam merespons dampak ekonomi dari corona ini.
Kunto mempertanyakan target yang akan dicapai Jokowi melalui program Kartu Pra Kerja. Jika targetnya membangkitkan kondisi ekonomi di akar rumput, maka program tersebut tidak tepat.
”Enggak masuk akal. Pelatihan Rp1 juta untuk tiga bulan, terus habis tiga bulan masih nganggur juga,” ucap Kunto, Kamis (16/4). “Bukan karena mereka kurang skill, karena memang enggak ada perusahaan, ekonominya memang lagi lesu.”
”Kalau untuk Covid, sudahlah pakai program yang langsung duit saja,” sambung Dosen Manajemen Komunikasi Universitas Padjadjaran ini. “Untuk meredakan efek Covid di akar rumput.”
(wk/lian)
