WowKeren - Pandemi virus corona (COVID-19) saat ini telah mengguncang perekonomian dunia dan menciptakan situasi ketidakpastian. Dampak ini juga begitu dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang telah kehilangan sebagian besar pendapatan bahkan menjadi korban PHK akibat wabah corona.

Hasil survei dari Saiful Mujani Research Center (SMRC) bahkan menyatakan 77 persen warga Indonesia telah terancam penghasilannya sejak pandemi terjadi. Hal ini diperparah dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah.

Dari presentase tersebut, 25 persen diantaranya bahkan sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. Sementara 15 persen warga mengaku hanya memiliki tabungan untuk hidup beberapa minggu ke depan dan 15 persen lainnya memiliki uang untuk bertahan selama seminggu.

”Mayoritas rakyat Indonesia (77 persen) menyatakan COVID-19 telah mengancam pemasukan atau penghasilan mereka,” kata Direktur SMRC Sirojudin Abbas seperti dilansir dari CNNIndonesia, Jumat (17/4). “Kalangan yang paling terkena dampak ini adalah mereka yang bekerja di sektor informal, kerah biru (buruh), dan kelompok yang mengandalkan pendapatan harian.”

Hasil survei yang dilakukan ini menempatkan Provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan menjadi wilayah terparah yang terkena imbas pandemi dari sektor ekonomi. Mayoritas warga dari kedua wilayah ini menjadi yang paling terancam penghasilannya dengan presentase masing-masing 92 persen.

Pendapatan warga Jakarta bahkan telah menurun hingga 78 persen semasa pandemi ini. Sementara wilayah lain yang paling sedikit mengalami penurunan pendapatan adala warga Banten sebanyak 55 persen.

Selain itu, survei juga menunjukkan bagaimana imbas wabah corona yang membuat 50 persen kondisi ekonomi rakyat semakin memburuk. Sedangkan yang menyatakan tidak ada perubahan sebesar 24 persen dan yang menyatakan kondisinya lebih baik hanya 5 persen.

Untuk wilayah yang merasakan ekonomi paling buruk sendiri justru berada di Jawa Tengah dengan presentase 75 persen. Kemudian disusul Sulawesi Selatan sebesar 73 persen dan DKI Jakarta sebesar 71 persen.

Buruknya dampak ekonomi tersebut berpotensi membuat masyarakat melanggar PSBB demi mendapatkan nafkah. Oleh sebab itu, Sirojudin menyarankan agar pemerintah terus menyalurkan bantuan bagi warga yang rentan dengan pengawasan agar tak ada penyimpangan di lapangan.