Seharusnya, warga terdampak Covid-19 mendapat bantuan uang tunai sebesar Rp 250 ribu. Namun, dana tersebut dipotong oleh oknum Ketua RT di Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, sebesar Rp 50 ribu.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 21 April 2020 - 10:07 WIB
WowKeren - Seorang oknum Ketua RT di Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dilaporkan telah memotong dana bantuan jaring pengaman sosial (JPS) untuk masyarakat terdampak pandemi corona (Covid-19). Seharusnya, warga mendapat bantuan uang tunai sebesar Rp 250 ribu, namun dana tersebut dipotong sebesar Rp 50 ribu.
Meski demikian, masih belum diketahui berapa total uang yang diduga digelapkan oleh oknum Ketua RT tersebut. Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pun turun tangan menyelidiki dugaan tersebut.
"Iya jadi ada pemotongan oleh oknum RT sebanyak Rp 50 ribu, dari yang seharusnya Rp 250 ribu menjadi Rp 200 ribu," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Depok, Hardiono, dilansir detikcom pada Selasa (21/4).
Pihak Pemkot Depok sendiri sudah mendapatkan dugaan motif pemotongan dana bantuan tersebut berdasarkan penyelidikan sementara. Oknum Ketua RT tersebut rupanya memotong dana dengan alasan ada sejumlah warga yang masih belum mendapat bansos.
"Itu bahasanya diduga motifnya pemerataan dan toleransi bagi yang belum dapat," jelas Hardiono. "Cuma ketika saya tanyakan 'kalau yang belum dapat tiba-tiba turun bantuannya, lalu kemana uang yang Rp 50 ribu tersebut?' Mereka diam saja."
Oknum Ketua RT tersebut mengaku dari total 81 warga, ada 20 warga yang belum mendapatkan bansos sebesar Rp 250 ribu. Oleh sebab itu, sang Ketua RT mengaku memutuskan untuk menyunat dana bansos dari warga yang sudah dapat dan membantu yang belum dapat.
"Tapi itu tidak ada aturannya. Saya hanya ingatkan mereka," terang Hardiono. "Kerja harus sesuai aturan walaupun niat kita baik kalau tidak ikuti aturannya bisa jadi salah."
Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad sendiri menegaskan bahwa pihaknya telah menetapkan besaran JPS untuk 30 ribu warga Depok yang terdampak Covid-19. Namun, Idris mengaku masih menemui sejumlah kendala dalam menyalurkan dana bantuan tersebut.
"Terkait penyaluran JPS, dimohon pengertiannya kepada semua pihak bahwa dalam kondisi darurat seperti ini semua serba cepat, sehingga masih banyak ditemukan kekurangan dalam banyak hal," ujar Idris pada Senin (20/4). "Baik terkait sasaran maupun mekanisme penyaluran. Maka dari itu, kami akan terus menyempurnakan data dan mekanisme penyaluran agar hal-hal yang tidak kita harapkan tidak terjadi lagi."
(wk/Bert)
