WowKeren - Alat uji test kit berbasis polymerase chain reaction (PCR) untuk mendiagnosis infeksi virus corona buatan Indonesia siap diproduksi. Kini, alat tes tersebut tengah memasuki tahap uji coba.

"Saat ini prosesnya telah memasuki uji coba pertama untuk produksi," kata Wiku Adisasmito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 seperti dilansir Antara, Kamis (23/4). Ia mengatakan alat uji PCR tersebut merupakan hasil kerja sama sejumlah pihak.

Adapun pihak-pihak tersebut adalah Kementerian Riset, Teknologi, melalui Badan Penerapan Pengkajian Teknologi (BPPT) dengan melibatkan beberapa perguruan tinggi. Alat uji PCR sendiri digunakan untuk mendeteksi virus corona dengan memeriksa sampel genetik yang diambil dari rongga hidung atau mulut. Alat ini cukup akurat dalam mendiagnosis virus corona.

Namun karena alat ini belum diproduksi, maka pemerintah terpaksa harus mengimpor reagen dari negara lain. Sebab, kondisi di lapangan memaksa pemerintah untuk bertindak cepat dalam mendeteksi penyebaran virus corona.

"Untuk mengakselerasi, pemerintah Indonesia masih menggunakan reagen impor," lanjut Wiku. "Untuk memenuhi kebutuhan dalam pemeriksaan."

Sementara itu, Bambang Brodjonegoro Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional berharap agar PCR lokal ini bisa segera diproduksi. "Mudah-mudahan bulan depan (Mei) sudah bisa dimulai produksi pertama," kata Bambang.

Sebelumnya, Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono menilai jika Indonesia mengalami krisis reagen. Hal ini disebutnya tak lepas dari rumitnya rantai birokrasi pemerintah. "Birokrasi untuk menerima reagen ini harus dipangkas," kata dia dilansir detikcom, Kamis (23/4).

Birokrasi yang panjang membuat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses itu juga lama. Sedangkan kondisi di lapangan, wabah corona tidak bisa menunggu lebih lama lagi mendesak untuk segera diatasi.

"Mungkin di Jakarta lebih cepat, tapi di daerah-daerah itu kasihan," lanjutnya. "Kalau di daerah, reagen perlu dikirim dari Jakarta lewat provinsi dan lewat birokrasi, prosesnya berbelit."