Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa angka kemiskinan di Indonesia saat ini masih 9,2 persen.
- Bertilia Puteri
- Sabtu, 09 Mei 2020 - 09:42 WIB
WowKeren - Salah satu ancaman baru yang dihadapi Indonesia di tengah pandemi corona (COVID-19) ini adalah meningkatnya angka kemiskinan. Pemerintah Indonesia lantas buka suara terkait isu ini.
Menteri Sosial Juliari Batubara memastikan bahwa pihaknya telah memiliki cara dalam mengantisipasi gelombang orang miskin baru. Menurut Juliari, pihaknya masih akan mendata kembali warga yang termasuk dalam golongan orang miskin.
Juliari mengungkapkan bahwa ada sejumlah pihak yang menyatakan bahwa warga miskin corona akan menjadi 10 persen setelah pandemi corona. Namun ada juga yang menyebut angka warga miskin di Indonesia bisa mencapai 12 persen.
"Kami akan antisipasi kalau warga miskin akan bertambah pasca COVID. Ada yang ekstrim bilang jadi 12 persen, ada yang bilang bertambah jadi 10 persen. Kami belum bisa berikan angka pasti, yang jelas kami akan antisipasi kalau meningkat jumlahnya," terang Juliari pada Jumat (8/5). "Kami saat ini masih data karena program jaring pengaman jaminan sosial on going."
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menambahkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia saat ini masih 9,2 persen. Menurut Muhadjir, yang terpenting saat ini adalah bukan meributkan angka kemiskinan usai corona.
Muhadjir mengaku bahwa pihaknya bersama Kemensos kini tengah mencari cara untuk memproses dan menghimpun data masyarakat miskin. Nantinya data tersebut akan dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Angka kemiskinan ini sekarang 9,2 persen, cuma itu kan perkiraan bisa sampai 10-12 persen," tutur Muhadjir. "Sekarang kita bicara yang nyata, bagaimana caranya kita proses untuk himpun data dari bawah untuk kemudian diolah jadi bagian dari DTKS."
Salah satu caranya adalah melalui pendataan bantuan sosial yang diberikan bagi masyarakat di luar DTKS. Muhadjir menyebut bahwa pemerintah akan melakukan pendataan warga miskin tersebut mulai dari tingkat yang paling rendah, yakni RT-RW.
"Jadi makanya bansos yang dilakukan baik Kemensos dan Kemendes itu di samping data DTKS ada data yang dihimpun RT-RW," ujar Muhadjir. "Kemudian naik ke desa naik ke kota, baru ke Kemensos."
(wk/Bert)
