WowKeren - Pemberian bantuan perlindungan sosial (bansos) yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin serta yang terdampak wabah corona kerap menjadi sorotan. Pasalnya, dalam pemberian bansos kerap terjadi sejumlah masalah, salah satunya seperti penerima yang kurang tepat.

Kali ini, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai mobil justru mendapat bansos pandemi virus corona. Peristiwa ini terjadi di Klaten, Jawa Tengah.

Kejadian ini pastinya membuat sejumlah kepala desa (Kades) di Klaten pusing tujuh keliling. Data penerima bansos sendiri didapatkan dari pemerintah pusat yang sudah cair pekan lalu.

Kepala Desa Burikan, Kecamatan Cawas, Klaten, Surata, mengatakan di wilayahnya ada 22 keluarga yang menerima BST melalui transfer bank. Sementara itu, 45 keluarga menerima BST via Kantor Pos.

Para penerima bansos corona dari transfer bank mulai mendapatkan gelontoran dana senilai Rp 600.000 per keluarga ke rekening masing-masing. Sementara, penerima BST via kantor Pos belum memasuki proses pencairan. Surata mengakui data penerima BST sebagian tidak sesuai dengan usulan dari desa.

"Sebelumnya kami dimohon membuat ajuan. Kami membuat ajuan 250 keluarga," ungkap Surata, Minggu (10/5). "Namun, tak berapa lama usulan kami sampaikan ternyata sudah ada yang menerima transfer."

Dari 22 keluarga penerima bansos corona di Klaten melalui transfer rekening bank, ada yang masuk kategori mampu serta berstatus PNS atau ASN. "Ada yang punya dua mobil yakni Toyota Innova dan Grandmax dapat [BST]. Ada yang ASN sekitar tiga sampai empat orang juga dapat," tuturnya.

Selain itu, ada yang menerima bansos korona dobel. Maksudnya, dalam satu keluarga mendapatkan bansos corona via transfer bank dan pencairan melalui kantor Pos. Dia kemudian mencontohkan dalam satu KK ada bapak dan anak yang masing-masing mendapatkan bansos corona. "Memang kami dibuat budrek terkait ini," curhatnya.

Terkait warga mampu, PNS, serta dobel data penerima dalam satu keluarga yang mendapatkan bansos corona, Surata mengatakan pemerintah desa tidak bisa berbuat banyak. Hal itu menyusul dana langsung dicairkan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima.

Namun, pemerintah desa bersama tokoh masyarakat Burikan sudah menggelar pramusdes menyikapi kondisi tersebut. Dari hasil muyawarah, warga terdampak pandemi yang belum mendapat bansos corona bisa menerima bantuan serupa melalui bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa.

Surata menjelaskan dana desa yang diterima Burikan tahun ini sekitar Rp 900,73 juta. Dari nominal itu, sekitar 30 persen atau Rp 291 juta digunakan untuk BLT kepada masyarakat.

Terkait data yang belum tepat sasaran, Pemerintah Desa Burikan, Klaten menunggu pengubahan data penerima disesuaikan dengan data yang sudah masuk dalam aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG).

"Kami menunggu apa yang sudah kami lakukan dan dianggarkan pemerintah pusat melalui pemutakhiran data yang menggunakan SIKS-NG," tuturnya. "Itu sudah dilakukan sejak Desember, sehingga April sudah ada titik terang atau data yang masuk ke pemerintah desa terkait perubahan data miskin."