Kenaikan Iuran BPJS mulai berlaku pada 1 Juli 2020 mendatang. Fadli Zon memberi kritik pedas soal keputusan Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS di tengah pandemi Corona.
- Trias Rohmadoni Alandari
- Kamis, 14 Mei 2020 - 14:56 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi memutuskan untuk kembali menaikkan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. Kenaikan iuran BPJS tersebut mendapat kritik tajam dari Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon. Lewat cuitan Twitter pribadi, Fadli Zon menyebut kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi Corona saat ini adalah absurd.
Fadli Zon menilai kenaikan iuran BPJS tersebut akan membuat masyarakat Indonesia semakin sengsara. Ia pun meminta Presiden Jokowi untuk mencabut keputusan tersebut.
"P @jokowi, kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi n stlh ada keputusan MA menurunkannya, benar2 absurd," bunyi cuitan Fadli Zon pada Kamis (14/5). "Rakyat sdh jatuh tertimpa tangga lalu spt dilindas mobil. Selain bertentangan dg akal sehat, resep ini makin miskinkan rakyat. Kesengsaraan rakyat tambah meroket. Batalkanlah!"
Kenaikan BPJS tersebut berlaku mulai 1 Juli 2020, dengan kelas III dari kategori peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) dibebankan biaya sebesar Rp 42 ribu per orang per bulan. Namun pemerintah masih memberikan keringanan, yakni untuk tahun 2020 peserta di kategori ini hanya perlu membayar Rp 25.500 per orang per bulan, sebab iuran sebesar Rp 16.500 akan disubsidi pemerintah.
Kendati demikian ada penurunan subsidi pada tahun 2021. Tahun depan, peserta harus membayar Rp 35 ribu per orang per bulan, sementara sebesar Rp 7 ribu akan disubsidi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sedangkan untuk peserta mandiri kelas II kategori PBPU dan BP dibebankan iuran sebesar Rp 100 ribu per orang tiap bulannya. Sementara untuk peserta mandiri kelas I PBPU dan BP dibebankan iuran senilai Rp 150 ribu per orang per bulan.
(wk/tria)
