WowKeren - Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan alasan semrawutnya data penerima bantuan sosial (bansos). Data penerima bansos yang tak beres ini diketahui sempat membuat sejumlah daerah kisruh.

Menurut Kasubdit Validasi dan Terminasi Kemensos, Slamet Santoso, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang digunakan Kementeriannya sebagai acuan belum dimutakhirkan sejak 2017. Selain itu, hal ini juga diperparah oleh pemerintah daerah (Pemda) yang masih belum melakukan pemugaran data di masing-masing wilayah.

"Makanya, dalam kondisi ini, saya khawatir dengan kabupaten atau kota yang tidak punya kemampuan anggaran dan tidak punya kemampuan update data," ungkap Slamet pada Kamis (14/5). Slamet menyebut bahwa pemerintah tidak akan memiliki cukup waktu jika data yang dimutakhirkan.

Pasalnya, bantuan harus segera dibagikan ke masyarakat. Menurut Slamet, pembaruan data oleh Pemda sendiri membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan. Kemudian validasi dan pengesahan data sebagai basis penyaluran bansos baru dilakukan sebulan setelahnya.

"Contoh, misalnya, ketika kabupaten-kota mengupdate data Oktober, November, Desember 2019 maka data ditetapkan oleh Kementerian sosial Januari 2020," terang Slamet. Persoalan data yang tidak cocok dengan kondisi di lapangan pun menurut Slamet pernah berbuntut pada penolakan dari sejumlah Kepala Desa di Sukabumi.

Data penerima bansos tersebut dinilai tumpang tindih. Pasalnya, ada warga yang telah menerima bansos Pemprov namun juga terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Kemensos sendiri akhirnya menyiasati hal tersebut dengan memutuskan untuk mendata langsung warga miskin dan terdampak di lapangan sebelum memberi bantuan. Hal ini dilakukan sembari pemutakhiran data berjalan.

"Pak Menteri sudah bilang, kalau ada warga miskin di lapangan kita temukan belum dapat bantuan, kita berikan dulu," tutur Slamet. "Nanti soal data kita lakukan belakangan."

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga sempat mengkritik buruknya data pemerintah pusat. Ridwan Kamil menyebut data itu tidak mutakhir dan tidak sinkron lantaran tiap kementerian memiliki survei data sendiri-sendiri.