Hal tersebut lantas dinilai membuat ketegasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi tidak terasa.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 27 Mei 2020 - 10:06 WIB
WowKeren - Cara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menangani pandemi corona di Ibu Kota dikritik oleh anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak. Menurut Gilbert, Anies jarang turun langsung untuk meninjau kondisi di lapangan selama pandemi corona.
Hal ini lantas dinilai membuat ketegasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi tidak terasa. Penilaian ini didasarkan Gilbert dari pengamatannya soal kerumunan masyarakat di DKI dalam beberapa hari terkahir, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri lalu.
"Ketegasan Pemprov DKI terasa jauh dari yang seharusnya," tutur Gilbert dilansir CNN Indonesia pada Rabu (27/5). "Karena Gubernur tidak pernah terlihat terjun ke lapangan meninjau langsung selama wabah berlangsung."
Gilbert lantas mengungkapkan bahwa masyarakat Ibu Kota mulai kembali berkerumun tanpa menjaga jarak di sejumlah pasar sebelum Lebaran. Ia menilai bahwa Pemprov DKI harusnya bisa lebih tegas dengan memperketat pengawasan pergerakan masyarakat di sejumlah titik- titik keramaian.
Menurut Gilbert, kerumunan di sejumlah pasar tersebut menunjukkan bahwa Pemprov DKI masih kurang tegas dalam mendidik masyarakat terkait pencegahan penularan virus corona. Imbauan dari Anies saja dinilainya tidak cukup untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat.
"Kondisi ini juga harus diawasi," ujar Gilbert. "Tidak cukup dengan mengatakan masyarakat harus sadar seperti yang berkali-kali disampaikan di media oleh Anies."
Selain itu, Gilbert juga menyoroti penerapan PSBB di DKI yang dinilainya menjadi longgar dalam beberapa pekan terakhir. Salah satu contohnya adalah kerumunan di hari terakhir McDonald's Sarinah beberapa waktu lalu.
Gilbert menilai bahwa potensi penularan COVID-19 dalam insiden tersebut cukup besar. Ia pun meminta agar Pemprov DKI mencegah penyebaran COVID-19 lokal.
"Penularan lokal lebih berbahaya karena penyebarannya seperti awal wabah dari dua kasus di Depok menjadi se- Indonesia," pungkas Gilbert. "Melonggarkan PSBB tanpa ketegasan, hanya imbauan/kata-kata saja hanya akan membuat peningkatan risiko gelombang kedua yang lebih besar. Masyarakat harus dididik seperti yang dilakukan di Vietnam, Taiwan dan Thailand sebagai negara yang berhasil menangani wabah."
(wk/Bert)
