Heboh Wali Kota Risma meradang kepada Pemprov Jawa Timur akibat bantuan mobil lab PCR Surabaya ‘ditikung’ ke daerah lain, PDIP ikut sentil Gubernur Jatim Khofifah Indar Pawaransa.
- Ruth Meliana
- Sabtu, 30 Mei 2020 - 15:36 WIB
WowKeren - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani telah menjadi trending dan perbincangan di dunia media sosial setelah marah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Hal ini dipicu setelah bantuan dari Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) berupa dua mobil Lab Bio Safety Level 2 pengecekan tes swab PCR tidak jadi dikirimkan ke Surabaya.
Kejadian tersebut dikabarkan telah memicu perseteruan antara Risma dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Apalagi, Pemprov Jatim akhirnya mengalihkan bantuan tersebut ke Lamongan dan Tulungagung. Kini, PDIP angkat berbicara mengenai ramainya berita soal kekecewaan Risma yang menjadi viral.
Sekretaris PDIP Hasto Kristianto lantas menyentil Khofifah dan pihak Gugus Tugas COVID-19 Jatim. Menurutnya, kedua pihak tersebut dinilai dapat lebih bijak dan melihat skala prioritas dalam mengambil kebijakan penanganan virus corona di wilayahnya.
Saat ini, Surabaya diketahui menjadi wilayah dengan kasus COVID-19 terparah di Jatim. Menilik website infocovid19.jatimprov.go.id hingga Sabtu (30/5), jumlah pasien positif corona di Jatim mencapai 4.409 orang. Dari jumlah tersebut, kota Surabaya memiliki pasien positif corona sebanyak 2.394 orang.
”Sangatlah disayangkan jika bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk kota Surabaya dipindahkan tanpa mempertimbangkan skala prioritas,” ujar Hasto dalam keterangan resminya, Sabtu (30/5). “Dan aspek strategis di dalam pencegahan Covid-19 di Kota Pahlawan tersebut.”
Oleh sebab itu, Hasto mengingatkan agar Khofifah lebih mementingkan kebutuhan rakyat. Ia juga meminta agar Khofifah tidak perlu menunjukkan rivalitas politik di situasi saat ini.
”PDI Perjuangan berharap agar Gubernur dan Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya dengan memerhatikan kepentingan rakyat,” kata Hasto. “Tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu, dan harus menghindari ego kepemimpinan.”
Hasto juga mengingatkan pentingnya agar seluruh kepala kepala daerah yang berasal dari PDIP wajib mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, baik pilihan politik juga sentimen SARA dalam mengambil kebijakan. “Dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, musyawarah, gotong royong, kemanusiaan, serta keberpihakan bagi rakyat harus di kedepankan,” pungkas Hasto.
(wk/lian)
