Adapun menurunnya kepuasan publik terhadap pemerintah pusat di tengah pandemi corona ini sejalan dengan penilaian masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo.
- Bertilia Puteri
- Senin, 08 Juni 2020 - 15:32 WIB
WowKeren - Lembaga survei Indikator mengungkapkan hasil survei persepsi publik terkait penanganan COVID-19, Kinerja Ekonomi dan Implikasi Politiknya. Indikator membandingkan data yang diambil pada Februari 2020 dan data yang diambil pada 16-18 Mei 2020.
Hasilnya, kepuasan publik terhadap pemerintah pusat dalam hal penanganan COVID-19 menurun. Masyarakat yang puas dengan kinerja pemerintah pada Februari 2020 atau sebelum pandemi dimulai mencapai 70,8 persen. Sedangkan pada Mei 2020 atau saat pandemi terjadi, masyarakat yang puas dengan kinerja pemerintah menurun jadi 56,4 persen.
"Ada 85 persen yang sudah tahu soal corona dan yang mengaku puas dengan kinerja itu total 70,8 persen," ungkap peneliti Indikator, Burhanuddin Muhtadi, pada Minggu (7/6). "Tiga bulan kemudian, turun lagi. Ada 90,8 persen yang tahu corona tapi tingkat kepuasannya menurun."
Meski demikian, Burhan menyatakan bahwa secara total tingkat kepuasaan masyarakat terhadap pemerintah masih di atas 50 persen. Tingkat kepuasan publik terhadap Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga tercatat lebih tinggi dibanding pemerintah pusat.
"Gugus Tugas ini lebih tinggi dari pemerintah pusat. Meski dibentuk pusat, tapi approval rating-nya lebih tinggi," terang Burhan. "Jadi pemerintah pusat ini kan luas ya. Tapi dalam hal ini yang jadi leading-nya Pak Terawan karena di Menkes-nya."
Total ada 63,7 persen responden yang mengaku puas dengan kinerja Gugus Tugas. 24 persen lainnya mengaku kurang puas, 1,9 persen tidak puas, dan 10,4 persen tidak menjawab. Tingkat kepuasaan publik terhadap Gugus Tugas di bulan Mei ini lebih tinggi 7,3 persen dibanding terhadap pemerintah pusat.
Adapun menurunnya kepuasan publik terhadap pemerintah pusat ini sejalan dengan penilaian masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo. Pada Mei 2020. Kepuasan terhadap kinerja Jokowi pada Mei 2020 (66,5 persen) cenderung menurun dibanding dengan Februari 2020 (69,5), meski penurunan tidak terlalu signifikan.
Di sisi lain, penanganan pandemi corona rupanya juga berdampak elektoral pada para pejabat yang digadang-gadang masuk dalam bursa Capres 2024. Burhan sendiri menilai bahwa para kepala daerah sudah dapat menunjukkan taringnya dalam penanganan COVID-19. Hal ini membuat para Capres di luar kepala daerah menjadi tidak terlihat.
Sebagai contoh, elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih menjadi yang tertinggi sebelum pandemi corona, yakni 22 persen. Namun, elektabilitas Prabowo turun menjadi 14 persen pada survei Mei 2020 ini.
Sementara itu, elektabilitas para Gubernur terbilang naik. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo misalnya, naik dari 9,1 persen pada Februari 2020 menjadi 11,8 persen pada Mei 2020 hingga menyalip Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Anies Baswedan di Februari 12 persen kemudian jadi 10 persen. Ridwan Kamil naik cukup tajam," pungkas Burhan. "Lantas yang naik sangat tajam undecided voters."
(wk/Bert)
