Pemerintah Korea Utara akhirnya memutuskan hubungan dengan Korea Selatan pada hari ini (9/6). Hal ini merupakan buntut dari selebaran anti pemerintah Kim Jong Un yang dikirm aktivis Korsel di perbatasan kedua negara.
- Nidya Putri
- Selasa, 09 Juni 2020 - 11:26 WIB
WowKeren - Pemerintah Korea Utara memutuskan hubungan dengan Korea Selatan. Dikutip dari media Korut Korean Central News Agency (KCNA), langkah ini diambil setelah aktivis anti pemerintah Pyongyang yang berada di Korsel terus mengirimkan selebaran anti pemerintah Kim Jong Un di perbatasan.
Aturan tersebut berlaku pada hari ini (9/6) pukul 12.00 waktu setempat. Hubungan yang terputus mencakup militer, persidangan termasuk jaringan komunikasi antara pemerintah pusat Korut dengan kantor kepresidenan Korsel, Blue House.
"Pyongyang sepenuhnya memutuskan dan menutup jalur penghubung antara pihak berwenang dari Utara dan Selatan, yang telah dipertahankan melalui kantor penghubung bersama," tulis media itu. "Kami telah mencapai kesimpulan bahwa tidak perlu duduk berhadap-hadapan dengan Korsel dan tidak ada diskusi, karena mereka hanya membangkitkan kekecewaan kami."
Diketahui sebelumnya, Korut memang mengancam untuk memutuskan hubungan dengan Korsel. Adik perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un, yakni Kin Yo Jong, mengancam membatalkan semua perjanjian yang ditandatangani dengan Seoul.
Kecuali jika Korsel mampu menghentikan pengiriman selebaran oleh para aktivis. Ia menyebut pembelot Korut itu "sampah" dan pengkhianat.
"Pihak berwenang di Korsel akan dipaksa membayar mahal, jika mereka membiarkan situasi ini berlanjut sambil membuat banyak alasan," ujarnya dikutip dari Yonhap. "Jika mereka gagal mengambil langkah yang sesuai untuk tindakan tidak masuk akal ini, mereka harus bersiap dengan kemungkinan penarikan penuh (Korut) dari Kawasan Industri Kaseong ... atau membatalkan perjanjian di bidang militer Utara-Selatan."
"Jika benar-benar menghargai perjanjian Utara-Selatan dan memiliki keinginan untuk mengimplementasikannya secara utuh, mereka harus membersihkan "sampah" sebelum dengan sembarangan meniup trompet ke para pendukungnya," jelasnya lagi.
Sementara itu, pihak Korsel sebelumnya telah berencana untuk membuat Undang-undang baru terkait larangan kepada aktivis pembelot yang kerap menerbangkan balon berisi selebaran anti-Pyongyang di perbatasan dua negara tersebut.
Juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Yoh Sang Key mengatakan kampanye balon itu mengancam keselamatan penduduk yang tinggal di daerah perbatasan dan bahwa pemerintahnya akan mendorong perubahan hukum secara fundamental.
(wk/nidy)
