Menurut Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede, Indonesia kini baru keluar dari titik terendah ekonomi atau exit the bottom level. Titik terendah ekonomi domestik Indonesia sendiri telah terjadi pada Mei 2020.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 09 Juni 2020 - 22:53 WIB
WowKeren - Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi domestik baru akan kembali normal pada tahun 2023 mendatang dengan mencapai angka 5 persen. Diketahui, kini perekonomian Indonesia kini tengah dihantam oleh pandemi corona atau COVID-19.
Menurut Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede, Indonesia kini baru keluar dari titik terendah ekonomi atau exit the bottom level. Titik terendah ekonomi domestik Indonesia sendiri telah terjadi pada Mei 2020.
"Kami katakan, dalam mendesain kebijakan ini, kita harus punya target," jelas Raden pada Selasa (9/6) hari ini. "Di 2022 atau 2023, minimal kita harus kembali ke pertumbuhan 5 persen."
Sebagai informasi, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2020 hanya mencapai angka 2,97 persen (yoy). Angka ini turun jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yakni sebesar 5,07 persen.
Lebih lanjut, Raden menyatakan bahwa perekonomian Indonesia di kuartal II tahun 2020 masih akan tertekan. Raden bahkan menilai bahwa ekonomi domestik pada April-Juni 2020 akan memasuki zon negatif.
Adapun target pertumbuhan ekonomi 5 persen tersebut baru bisa dicapai jika pemerintah dan bank sentral mampu membuat kebijakan yang mendukung ekonomi. Raden sendiri berharap agar vaksin corona sudah dapat tersedia pada tahun 2021.
"Mudah-mudahan tahun depan kita dapat vaksin. Tapi ini di luar kontrol kita," tutur Raden. "Tapi butuh waktu setengah tahun, satu tahun, 2022, 2023, untuk pre- COVID-19."
Pemerintah sendiri diketahui telah menambah anggaran pemulihan ekonomi nasional mencapai Rp 677,2 triliun pada tahun ini. Rinciannya adalah Rp 87,55 triliun untuk kesehatan, Rp 203,9 triliun untuk perlindungan atau jaring pengaman sosial masyarakat, dan Rp 123,46 triliun untuk pelaku UMKM.
Kemudian Rp 120,61 triliun disediakan untuk dunia usaha, Rp 44,57 triliun untuk BUMN, dan jugali Rp 97,11 triliun sebagai dukungan untuk sektoral serta Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Anggaran tersebut diharapkan dapat mendorong kembali dunia usaha, UMKM, hingga BUMN.
(wk/Bert)
